Politisi PKS Ingatkan Kesejahteraan dan Ancaman Punahnya Profesi Petani 2065

MUS • Wednesday, 28 Sep 2022 - 08:20 WIB

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menyoroti persoalan pangan dan sistem pangan Nasional dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (27/09).

Menurut Slamet, saat ini seluruh dunia tengah menghadapi ketidak pastikan global diberbagai bidang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan pangan.

“Kenaikan harga pangan global imbas konflik politik mendorong pemerintah harus lebih jeli mengelola sistem pangan nasional agar mampu menciptakan sebuah sistem kedaulatan pangan secara utuh,” terang Anggota DPR Dapil Jawa Barat IV ini.

Sejumlah persoalan mendasar di bidang pertanian, imbuh Slamet, juga masih menjadi PR Pemerintah seperti kesejahteraan petani, penurunan kualitas dan kuantitas pertanian nasional serta alih fungsi lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan merupakan ancaman yang sedang kita rasakan saat ini.

“Maka tidak heran menurut data bappenas jumlah petani indonesia terus mengalami penurunan bahkan diprediksi profesi ini akan lenyap pada tahun 2065,” tegasnya.

Hal ini, kata Slamet, juga diperparah dengan minimnya generasi millennial yang memilih untuk terjun ke bidang pertanian sehingga mengancam regenerasi petani di Indonesia.

“Hari ini kita masih dalam suasana memperingati Hari Tani Nasional ke-62 kami berharap, bapak presiden dapat memberi kado terbaik untuk para petani Indonesia, agar saudara presiden di kenang menjadi bapak petani Indonesia, bukan sebaliknya. Yang mana di saat pemerintahan saudaralah, petani Indonesia menjadi sejahtera,” ujar Slamet.

Oleh karena itu, lanjut Slamet, Fraksi PKS mengusulkan beberapa hal :

Pertama, meminta Pemerintah untuk fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya mengejar peningkatan produksi saja.

“Petani kita harus naik kelas dengan mendorong generasi muda, sektor pendanaan serta inovasi pertanian sebagai pilar transformasi pertanian nasional,” jelasnya.

Kedua, kata Slamet, Fraksi meminta pemerintah untuk memfokuskan anggaran ketahanan pangan nasional untuk menggenjot sektor-sektor pertanian produktif melalui peningkatan anggaran pengembangan komoditas-komoditas potensial untuk mendapatkan sumber pangan alternatif yang dapat mendukung kedaulatan pangan nasional.

“Kami meminta pemerintah untuk menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran besar namun tidak berkolerasi positif terhadap peningkatan kedaulatan pangan nasional termasuk juga mengevaluasi secara masif kegiatan food estate yang disinyalir sudah mengalami kegagalan,” tandas Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV ini.

Fraksi PKS, tegas Slamet, meminta pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi pertanian yang sebelumnya bebasis pada input menjadi berbasis pada subsidi harga, pola subsidi seperti ini menurut kami dapat dirasakan langsung oleh petani yang selama ini hampir tidak merasakan dampak dari subsidi pupuk.

“Kami meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dampak dari UU Cipta Kerja khususnya dalam sektor pertanian berupa kemudahan impor komoditas pertanian dengan dalih menjaga ketersediaan pangan dalam negeri padahal praktik tersebut telah merugikan sistem pertanian nasional secara umum,” tegas Slamet.

“Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kami doakan kita semua diberi kekuatan untuk membangun bangsa ini dengan petani sejahtera, pertanian maju, indonesia makmur. Selamat hari tani nasional,” tutup Slamet.