Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam kategori Kementerian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut. Penghargaan tersebut langsung diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kamis (22/9).

Ateh mengatakan, penghargaan yang diterima BPKP merupakan buah kerja keras dan konsistensi seluruh pegawai BPKP dalam menggunakan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

“Alhamdulillah, ini sebagai bukti BPKP dalam menjalankan tugas pengawasan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” katanya, Kamis (22/9).

Ateh juga berpesan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun sebagai fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan bernegara. BPKP katanya harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk selalu hadir bermanfaat, serta memberikan rekomendasi solusi permasalahan bangsa.

“Kami akan terus berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan melalui penghargaan ini, target ke depan kami juga harus mendapatkan WTP 20 tahun berturut-turut,” ucapnya.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan, jika penghargaan tersebut merupakan penghargaan dari negara kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang mampu mempertahankan akuntabilitas keuangan negara dan daerah secara konsisten.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan ini, karena penghargaan ini juga diberikan mulai dari yang mampu mempertahankan sampai 5 tahun, 10 hingga 15 tahun berturut-turut," katanya.

Sri Mulyani menyebutkan tahun 2021, ada 83 dari 87 laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang mendapatkan opini WTP.  Selain itu, 500 dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga mendapat opini yang sama.

Tak lupa dirinya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga lainnya yang selama ini terus bekerja sama mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat di tengah tantangan yang luar biasa saat ini. (ANP)