Bogor- Dalam pertemuan  P 20, Parlemen Indonesia sebagai tuan rumah  akan mengajukan sejumlah usualan.  Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan delegasi DPR RI mengajukan sejumlah draf joint statement untuk dibahas dalam Forum P20 Summit, Oktober mendatang. Bila disetujui, usulan tersebut akan menjadi keputusan bersama.

“Masukan pertama adalah menyuarakan kebutuhan pendanaan perubahan iklim yang dijanjikan negara -negara maju, sebesar 100 miliar dolar AS,” ujarnya dalam diskusi Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI, Pers Dalam Menyukseskan P20 “Stronger Parliament For Sustainable Recovery” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9)

Menurutnya, Indonesia selama ini diminta mematuhi dan mengikuti Paris Agreement terhadap climate change, green economy dan sebagainya.

“Masukan kedua, mendorong World Trade Organization (WTO) untuk terus melakukan negosiasi dan memperbaiki sistem perdagangan global. Hal itu dalam rangka mencegah overfishing dan overcapacity,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, mendukung pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic, sebagai wadah kerja sama finansial. Yakni dalam mendukung pemulihan paska pandemi.

“Adapun yang keempat adalah menyerukan penguatan peran parlemen paska pandemi. Yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” imbuhnya.

Dikatakannya, upaya-upaya pemulihan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti transparansi, partisipasi publik, penyelenggaraan pemilu dan lain-lain.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro BKSAP Endah Tjahjani Dwirini menjelaskan, sebanyak 36 negara  sudah mengkonfirmasi untuk hadir dalam P20. Dimana terdiri dari 20 ketua parlemen negara anggota G20 dan 16 ketua parlemen dari negara yang dianggap strategis untuk DPR.

“Misalnya Fiji yang menjadi Ketua Pacific Forum. Kemudian Ketua African Forum dan sejumlah negara yang bukan anggota G20,” tegasnya.

Ketua parlemen yang juga sudah konfirmasi untuk hadir adalah Rusia dan Ukraina.

“Meski Israel adalah anggota IPU, namun kita tidak mengundang dalam P20 ini, begitu pula dengan  Parlemen Taiwan, keduanya tidak diundang,” pungkasnya.