Jakarta - Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mempertanyakan mengenai studi kelayakan dari rencana Program Kompor Induksi yang disampaikan oleh Dirut PLN pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII.

Kondisi over supply dalam pasokan listrik di Indonesia membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencari cara untuk mengatasinya. Kompor induksi menjadi salah satu rencana program yang diusulkan oleh PLN sebagai alternatif dalam mengatasi kondisi tersebut.

Dihadapan Komisi VII DPR RI, PLN mencoba untuk memberikan paparan mengenai rancangan program kompor Induksi tersebut.

Salah satu Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mempertanyakan tentang studi kelayakan dari program kompor induksi.

“Apakah pernah ada studi kelayakan yang komprehensif? Apakah alternatif satu-satunya adalah kompor induksi?”, tanya politisi perempuan PKS itu.

Diah juga menanyakan secara langsung mengenai berapa besaran anggaran yang PLN alokasikan dalam proses program induksi di tahun 2022.

“Dalam anggaran tahun 2022, termasuk sosialisasi, pengadaan, tender dan lain-lain, berapa anggarannya?”, tanya Anggota DPR RI dapil Jawa Barat II.

“Kami sudah anggarkan ini sebagai uji klinis, sebagai aksi korporasi. Total anggarannya 560 Miliar untuk 300 ribu unit, termasuk kompor induksi, penggorengan, panci set, dan instalasi mcb, juga pengaturan chip set nya,” jawab Direktur Utama PLN.

Politisi PKS yang juga anggota dari Badan Anggaran itu menyampaikan bahwa dalam pembahasan RAPBN 2023, angka-angka terkait program kompor induksi juga sudah muncul.

“Ini sudah masuk juga dalam rancangan ketika dibahas di badan anggaran, pengadaan 5 juta kompor induksi. Jangan sampai karena anggaran sudah ada, kita dipaksa harus melaksanakannya,” ujar Diah.

Diah menekankan, bahwa komisi VII harus secara tegas dan cermat mengamati hasil dari uji coba yang dilakukan PLN terkait kompor induksi tersebut.

“Jika hasil kajian setelah kita melakukan uji coba, ternyata ini bukan sebuah program yang layak di eksekusi, maka komisi 7 harus memberi catatan penting.”, tegas Politisi Lulusan jerman itu.

Lebih lanjut Diah juga mengingatkan Pemerintah dan PLN mengenai prioritas dalam aspek program elektrifikasi. Jangan sampai kondisi over supply yang terjadi di satu tempat, sementara disisi lain, rasio elektrifikasi masih belum optimal, dimana masih ada daerah yang belum ada infrastrukturnya untuk penyaluran listrik

Aleg PKS itu juga mempertanyakan mengenai proses tender yang telah dilakukan oleh PLN dalam program kompor induksi ini.

“Dari paparan Pak Dirut menyebutkan bahwa daya kompor induksi belum optimal. Dia akan optimal di angka 1800 watt. Lalu, apakah yang menang tender sudah sesuai hal tersebut? Jangan sampai ini menjadi proyek yang gagal karena ketidak sinkronan kebutuhan”, pungkas Diah.

Dalam pertemuan tersebut Diah Nurwitasari juga terkejut dengan ungkapan data dari PLN mengenai pengguna LPG 3 kilogram.

Menurutnya data tersebut menjadi penting untuk didalami dan tentunya menjadi acuan dalam pengawasan pemberian subsidi, sehingga tepat sasaran.