Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak   inflasi dan  kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Gubernur Khofifah mengatakan program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 Miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program. Seperti pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial untuk disabilitas, bansos bagi Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online, selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi  Angkutan Umum terutama angkot.  Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi pelaku usaha mikro, juga bansos bagi nelayan.  

Sementara untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar  di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat.  Juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga.

Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif. 

“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp. 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.

Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran. (Her)