Semarang – DPRD Kota Semarang mengajak berbagai pihak berpartisipasi ikut berupaya dalam melakukan pengentasan kemiskinan, dengan bergerak bersama, gotongroyong dan saling membantu.

Bahkan, lanjutnya, juga akan terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang agar dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta pihak lain agar masalah tersebut cepat terselesaikan.

Menurutnya, kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pemkot Semarang pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

“Perda itu, merupakan program penanggulangan kemiskinan salah satunya pelatihan keterampilan dengan sasaran warga miskin, selain bidang pendidkan, kesehatan dan bantuan lain,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman dalam dialog Prome Topic bertema ‘Merdeka Dari Kemiskinan”, yang digelar di Ruang Perpustakan Pusat Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Kamis (8/9).

Dialog yang dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi dari MNC Trijaya FM Semarang itu, selain menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman juga Asisten Perekonomian & Pembangunan Kota Semarang Nana Storada dan ekonom Unissula, Bedjo Santoso.

Menurut Pilus, masih perlu gencar terus melakukan sosialisasi Perda, dan berbagai progam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan setidaknya dapat dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan, dan peranan penting pendamping.

Dengan begitu, tutur Pilus, perlunya memaksimalkan monitoring dan evaluasi dari Pemkot Semarang.

Dia menambahkan dibidang kesehatan juga perlu terus diupayakan terutama untuk menurunkan angka stunting dan menggerakkan roda perekonomian seperti menuntaskan pengangguran.

“Kegiatan untuk mengurangi stunting harus didorong, melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang juga disarankan untuk fokus pada kegiatan penurunan stunting dengan melihat data yang tercatat. Kemudian DKK bisa untuk membantu seperti memberi makanan bergizi, diberi susu, dan kebutuhan lainnya dari APBD,” tutur Pilus.

Pilus mengapresiasi hasil yang dicapai melalui program tersebut luar biasa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang melihat kurva di titik-titik stunting semakin baik. Ada 1.800 kasus stunting di Kota Semarang tetapi sebanyak 1.367 sebelumnya yang telah ditangani semakin membaik.

DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong agar Pemkot Semaramg semakin serius dalam upaya menangani kemiskinan di wilayahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian & Pembangunan Kota Semarang Nana Storada menuturkan garis kemiskinan Kota Semarang juga mengalami kenaikan dari Rp522.691 pada  2020 menjadi Rp543.929  2021, akibat pandemi.

Menurutnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 0.67% (0.01 persen poin) dibandingkan 2020 (0.68%).

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada 2021 sedikit penurunan menjadi 0.14% (turun 0.02% poin) dibandingkan 2020 (0.16%)

“Meski terjadi kenaikan, Kota Semarang masih memiliki persentase penduduk miskin terendah se-Jawa Tengah,” ujarnya.

Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada 2021 mencapai 84,45.000 jiwa (4,56%), bertambah 4,87,000 jiwa dibandingkan 2020 yang berjumlah 79,58.000 jiwa (4,34%).

Menurutnya, Pemkot Semarang dalam upaya menangani kemiskinan dengan mengeluarkan berbagai progam, bahkan penyelenggaraan Program DASHAT dengan konsep Bergerak Bersama di Kota Semarang yang diawali dengan mengoptimalkan 34 Kelurahan yang sudah terbentuk kampung KB serta kedepannya program ini bisa terlaksana di setiap Kelurahan.

DASHAT, lanjutnya, dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat kelurahan.

Selain  itu, melalui kegiatan DASHAT ini diharapkan bisa atasi stunting dan selesaikan persoalan-persoalan stunting. Jika anak-anak berkembang dengan baik, pintar dan sehat semuanya Indonesia maju, dan Semarang Semakin Hebat.

Nana menambahkan Pemkot juga telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kota Semarang. Program Universal Health Coverage (UHC) merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang.

Memasuki tahun kelima Program UHC Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang pun sudah melakukan berbagai perbaikan-perbaikan terhadap masalah yang masih dikeluhkan warga, di antaranya bagaimana cara mendaftar UHC, berapa lama proses aktivasi Kartu UHC, bisa digunakan untuk pelayanan apa saja dan aduan lainnya yang menyangkut Program UHC.

Melalui PANDANARAN (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang) DKK Semarang menyediakan wadah agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aduan dan dapat segera ditindaklanjuti.

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, karena dengan terpenuhinya kesehatan maka produktivitas penduduk Kota Semarang akan meningkat.

Ekonom Unissula Bedjo Santoso mengatakan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan. Bahkan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Faktor tersebut di antaranya tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

Oleh karena itu, tutur Bedjo, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM.

Pada prinsipnya, pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan harus bersifat multidimensional, mengingat penyebab dari kemiskinan tidak hanya merupakan masalah fisik akan tetapi juga menyangkut permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Selama ini, angka kemiskinan mustahil dapat mencapai 0%, karena menekan angka kemiskinan bisa diatasi saat ini, kemudian berikut selalu kembali mencul dan masyarakat yang mengalami ketidakmampuan bergantian,” tutur Bedjo. (APb)