Jakarta - Kenaikan BBM mendapat penentangan dari berbagai komponen masyarakat, begitu juga dari Pekerja Migran Indonesia atau TKI. Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan menyampaikan hasil jajak pendapat dari PMI/TKI atas kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM, listrik dan gas LPG. 

"Dari jajak pendapat kami lakukan kepada PMI, sebagian besar menolak kenaikan BBM. Karena ini makin menambah biaya hilir-mudik PMI saat mengurus dokumen-dokumen persyaratan bekerja ke luar negeri ke setiap instansi pemerintah  ," kata Aznil Tan ke media, Jakarta, Rabu (07/09/2022).

Dari itu, aktivis PMI ini menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kelompok masyarakat pencari kerja ke luar negeri atas kompensasi kenaikan BBM.

"Pemerintah hanya memikirkan beban mereka saja kalau subsidi tidak dicabut.  Sementara derita rakyat tidak mereka pikirkan. Ini tidak fair. Sekarang, apa kompensasi diberikan pemerintah kepada PMI? Jangan rakyat bertambah deritanya, BBM dinaikkan tetapi calon PMI tetap dipersulit dan tidak mendapat kemudahan pelayanan pengurusan dokumen mereka," kecam Aznil Tan.

Migrant Watch meminta kompensasi diberikan atas pencabutan subsidi BBM, listrik dan gas LPG tersebut jangan hanya berupa bansos (BLT). 

"Meski calon PMI itu dari rakyat miskin, tetapi mereka tidak butuh bansos. Yang mereka butuhkan pelayanan publik yang memudahkan. Banyak kasus kami temukan hak PMI dipersulit dengan aturan-aturan menghambat mereka bekerja ke luar negeri. Contoh, mengurus  paspor, ID PMI, e-KTKLN dan berbagai aturan lainnya. Hak mereka bekerja saja dipersulit dengan ketentuan yang tidak rasional oleh pemerintah," jelasnya.

Migrant Watch akan ikut galang calon pekerja migran untuk tolak kenaikan BBM agar mendapat kompensasi atas pelayanan publik atas hak PMI bekerja ke luar negeri.

"Kalau pemerintah pusat terus mempersulit penempatan dan tidak menindak para aparatur dibawahnga, tidak tertutup kemungkinan para PMI akan ikut turun ke jalan menentang kenaikan BBM. PMI harus dapat kompensasi dari kenaikan BBM ini," pungkasnya.