Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan rapat kordinasi dengan semua operator seluler, Dukcapil, BSSN, dan tim Cyber Crime Polri. 

Rapat tersebut, betujuan untuk melakukan investigasi terkait kebocoran 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM. Dalam kesimpulannya, tidak semua data yang bocor itu valid.

"Dari hasil investigasi ada 15-20% data yang valid. Ada juga yang 9% aja, tergantung operator. Ini juga masih data sample," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers, Senin (5/9/2022).

"Kami sepakat untuk melakukan investigasi lebih mendalam lagi," tamnhanya.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Semy itu mengaku, belum menemukan titik terang terkait dari mana asal hacker yang melakukan penyerangan.

Namun, ia meminta agar seluruh pihak bahu-membahu bekerja sama dalam menjaga keamanan data pribadi jangan sampai kebocoran kembali terjadi karena hal ini sudah masuk ke ranah hukum.

"Pihak operator bisa dikenakan denda dan perdata sementara hacker sanksi pidana. Tapi sejauh ini kami masih memberi waktu untuk mereka memperbaiki sistem. Yang perlu dilakukan adalah kesiapan pengumpulan data, karena di situ ada amanat, yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan," imbuhnya.

Sebelumnya, dilaporkan terjadi kebocoran 1,3 miliar data yang menyangkut pendaftar kartu SIM. Data mencakup NIK, No HP, provider, tgl registrasi, yang mana ukuran file utuhnya menyentuh 87 GB dengan format CSV.

Data dibagikan oleh hacker yang menamai dirinya sebagai Bjorka di forum BreachForums (breached.to).

Adapun operator yang tercantum di sampel data adalah Telkomsel, Indosat, Tri, XL dan Smartfren.