Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengatakan bahwa pertumbuhan sektor properti yang merata ke semua kelompok masyarakat, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah membutuhkan dukungan dari semua stakeholder perumahan.

“Kalau mau mengurangi backlog kebutuhan rumah di Indonesia maka perlu upaya kuat dari seluruh komponen yang ada di sektor properti. Oleh karenanya Komisi V DPR RI mengundang salah satu stake holder yakni Asoisasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) hari ini (22/08/2022). Untuk memperbaiki kesenjangan ini,” kata Politisi asal Fraksi PKS.

Menurut Dia, masukan-masukan yang diberikan oleh APERSI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tersebut dapat disimpulkan bahwa Roadmap Program Rumah Subsidi Pemerintah belum optimal. Sehingga banyak terjadi kendala dari sisi pengembang.

“Permasalahan klasik yang sering menjadi momok bagi pengembang adalah kuota program rumah subsidi yang tidak konsisten di setiap tahunnya sehingga pasokan tidak optimal. Selain itu lahan yang semakin terbatas sekaligus kenaikan harga membuat pengembang mulai kesulitan dalam melakukan operasional bisnisnya,” tuturnya

Terkait dengan lahan, senada dengan masukan Apersi dan para pemerhati properti, di sisi pasokan maka pemerintah harus bisa mengendalikan harga. Sebagaimana yang dilakukan Singapura, pemerintahnya telah menandai lahan untuk rumah sederhana. Dengan demikian lahan tersebut tidak akan dipakai untuk pembangunan lainnya.

“Di Indonesia, Pemerintah melulu mengikuti mekanisme arus pasar. Tidak heran harga lahan terus naik. Padahal jika Pemerintah memiliki political will yang kuat dengan tujuan kemaslahatan yang lebih besar terkait lahan, ada kemungkinan membekukan harga lahan demi program rumah bersubsidi. Maka Pengembang tidak akan menjerit seperti ini,” jelas Toriq.

Dia berharap, masukan dari Apersi ini dapat segera dirapatkan antara legislatif dan eksekutif. Muaranya supaya pemerintah dapat memperbaiki roadmap program perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sehingga peningkatan secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dapat tercapai pada 2024,” ungkapnya.