Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmennya untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengajak semua elemen strategis untuk bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi pangan di Indonesia.

Komitmen itu ia tegaskan saat menjadi keynote speaker dalam Kick Off GNPIP yang dibingkai dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, di Hotel Grand Mercure Kota Malang, Rabu (10/8) pagi.

"Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini membutuhkan strong partnership dan strong commitment diantara seluruh elemen strategis di negeri ini," kata Khofifah.  

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Karena hal ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok. 

Lebih lanjut ditegaskan Gubernur Khofifah bahwa inflasi Jatim pada Juli 2022 sebesar 0,61 % month per month. Menurut Khofifah angka tersebut termasuk cukup tinggi.

Hal tersebut dipicu dari harga beberapa komoditi pangan termasuk cabai. Cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara telur dan daging ayam masih diatas harga eceran tertinggi (HET).

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menerangkan saat terjadi inflasi seperti saat ini dibutuhkan intervensi  efektif  yang harus dilakukan kepala daerah. Maka dibutuhkan panduan regulasi dari pusat yang clear yang bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah. 

"Maka dalam mengendalikan inflasi pangan kita akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim. Diantaranya perluasan kerjasama antar daerah (KAD) dalam lingkup provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, melakukan operasi pasar  prioritas yang targeted dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditi pangan," tandasnya. 

Ia juga mengatakan bahwa TPID Jatim akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung upaya pengendalian inflasi pangan baik dengan Kabupaten Kota di Jawa Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia.

"Kalau saya tentu berharap dibawah itu, saya rasa kerja keras semuanya memungkinkan untuk bisa melakukan stabilisasi harga terutama harga pangan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kondisi dunia saat ini sedang bergejolak. Kondisi ekonomi global sedang menuju resesi, serta geopolitik perang Ukraina dan Rusia mempengaruhi ekonomi dunia karena. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak menyerang langsung tapi berdampak kepada Indonesia.

Ia mengungkapkan inflasi di Indonesia sudah hampir 5%, masih lebih rendah dr negara lain, tetapi harus tetap bertahan dalam kondisi saat ini.

Sementara inflasi pangan Indonesia mencapai 10,7%, yang seharusnya tidak boleh lebih dari 5%. Dan harus turunkan menjadi 6% atau sampai 5%, karena berimbas langsung ke masyarakat. 

Oleh karenaya melalui GNPIP ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya dalam pengendalian inflasi pangan.

"Mari bersama kita gelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dengan semangat kemerdekaan, proklamasi mensejahterakan rakyat untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju," Gubernur BI. 

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyampaikan apresiasi atas sinergi GNPIP yang menurutnya akan mendorong berbagai terobosan berbasis gotong royong dan menyatakan 'perang' untuk menekan laju inflasi. Karena gotong royong adalah modal sosial utama yang dimiliki Indonesia dan sudah terbukti pada penanganan Covid-19.

"Melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, kita gelorakan semangat gotong royong yang menjadi modal sosial bangsa kita yang telah teruji di dalam menghadapi tantangan global yaitu penurunan ekonomi dan kenaikan inflasi dan melalui semangat gotong royong ini kita akan berhasil melawan perang melawan inflasi," kata Andreas.

"Gerakan gotong royong ini harus digaungkan baik oleh TPID level Kabupaten Kota maupun TPID antar provinsi," imbuhnya. (Her)