Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan interupsi pada sidang Paripurna mengenai wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semakin menjalar, di Gedung Nusantara II, Kamis siang (07/07).

Menurutnya, penanganan Pemerintah tidak serius dalam menangani permasalahan PMK bagi masyarakat menengah kebawah. Oleh karenanya, ia menyarankan Pemerintah untuk memberikan insentif ganti rugi bagi para masyarakat yang memelihara beberapa ekor hewan ternak dengan tujuan keberlangsungan hidup dapat diganti kerugiannya oleh Pemerintah.

“Pimpinan perlu tahu bahwa, para masyarakat menengah kebawah yang memelihara hewan ternak tidak berorientasi pada keuntungan melainkan tabungan bagi mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, dengan hadirnya wabah ini akan mengurangi daya jual dari hewan ternak itu sendiri yang tentunya sangat merugikan," ujar Sukamta.

Ia pun menambahkan bahwa apa yang terjadi di daerah pemilihannya merupakan salah satu dari ribuan kasus PMK yang menimpa daerah-daerah lainnya bukan hanya pada daerah D.I Yogyakarta saja sehingga, akan menimbulkan semakin besar kerugian yang didapatkan dan tentunya harus mendapatkan perhatian secara khusus dari Pemerintah itu sendiri.

“Contoh kecilnya, di daerah pilihan saya ada salah satu keluarga yang memiliki 1(satu) ekor sapi untuk dijual seharga 50 juta dengan tujuan membayar uang iuran SPP sekolah anak-anaknya namun, seiring berjalannya waktu ternyata sapi tersbeut terkena PMK dan hanya dihargai 10 juta saja bisa dilihat ketimpangan harga yang terjadi dan menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat menengah kebawah," ucap Sukamta.

Selain itu, ia pun mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan masyarakat menengah kebawah bukan hanya sekedar struktural siapa yang memimpin penanganan wabah ini, melainkan ketersediaan dari vaksin dan obat-obatan bari para masyarakat rumahan yang memelihara beberapa hewan ternak di area rumahnya. Baginya, masyarakat tidak perlu mengetahui hal tersebut karena rakyat hanya berharap penanganan yang cepat tanggap dari Pemerintah.

“Kita sudah tahu bersama bahwa sudah ada instruksi permendagri terkait struktur ketenagakerjaan dalam mengendalikan PMK tapi kenyataanya vaksin dan obat-obatan untuk mengendalikan PMK terbatas dan bahkan bisa dikatakan sangat langka. Inkonsistensi inilah yang terjadi saat ini, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah dan sudah seharusnya menjadi evaluasi bersama-sama untuk mengatasi dampak PMK yang semakin besar," ujarnya dengan tegas.

Terakhir, Sukamta meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk sesegera mungkin mendesak pemerintah dalam mendistribusikan Vaksin PMK demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.