Bandung - Industri jasa keuangan merupakan industri dengan resiko sangat tinggi karena memiliki dana kelolaan sangat besar. Oleh karenanya industri ini rentan disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), asosiasi, industri, akademisi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor jasa keuangan, pada Selasa (28 Juni 2022) menggelar Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT)

Konvensi berlangsung di Trans Luxury Hotel Bandung dan dihadiri Agus Sugiarto (Kepala OJK Institute) dan Hikmah Rinaldi (Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan) secara virtual oleh. Sementara secara offline konvensi ini dihadiri antara lain Muchtar Azis (Direktur Bina Standarisasi Kompetensi & Program Pelatihan Kemnaker),  Muhammad Zubair (Anggota Komisioner BNSP Bidang SDM), Tribuana Tunggadewi (Asosiasi Bank Syariah Indonesia/ASBISINDO), Sigit Sembodo (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia/APPI), Jajaran Direksi dan Pejabat Lembaga Jasa Keuangan sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), serta para Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di sektor jasa keuangan.

RSKKNI Bidang APU-PPT tersebut sangat penting dalam mendukung kinerja sektor jasa keuangan saat ini maupun yang akan datang, terutama dalam menyiapkan SDM SJK yang berintegritas yang membidangi APU PPT.  Hasil dari pelaksanaan konvensi nasional RSKKNI Bidang APU-PPT ini selanjutnya akan ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi SKKNI yang nantinya dapat memperkuat SDM di SJK sesuai dengan Visi dari Cetak Biru Pengembangan SDM SJK yakni menciptakan SDM SJK yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global.