Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mengungkap kekecewaannya kepada Pemerintah terkait semakin meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Menurut Slamet, wabah PMK yang masuk kembali ke Indonesia belakangan ini, tak lepas dari kebijakan Pemerintah yang ugal-ugalan dengan mengizinkan impor ternak dari negara yang belum bebas PMK.

BACA JUGA: Muhammadiyah Tetapkan Idul Adha 9 Juli 2022

“Menurut analisa saya, ini karena regulasi tentang hewan atau produk hewan impor yang diubah Pemerintah tahun 2016, yakni dari country base ke zona base. Setelah 2016, perubahan kedua dilakukan pada tahun 2022 oleh Pemerintah. Makin ugal-ugalan. Makin bebas. Tak hanya BUMN, swasta juga boleh impor daging dari negara yang belum bebas PMK," ungkap Slamet dalam keterangan di acara salah satu media nasional, (17/06).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Pemerintah kurang sigap dalam mengatasi wabah PMk sejak awal.

“Secara umum, terus terang, penanganan Pemerintah ini terlambat. Seharusnya apabila sudah dieradikasi sejak awal, PMK tidak akan meluas. Namun, tidak dilakukan dengan cepat. Satu-satunya cara memang adalah pemusnahan. Dengan pemusnahan, perlu ada ganti rugi sebagai konsekuensi langsungnya. Di titik ini, negara harus hadir dengan memberi ganti rugi ke peternak," tegas Anggota DPR dari Dapil Sukabumi ini.

Namun, Slamet pun mengungkap, bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, di awal tak memiliki hitungan untuk ganti rugi sama sekali. Hal itu pun sangat disayangkan oleh Anggota DPR Komisi IV.

“Awalnya kami sangat kecewa. Karena ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP), pihak Kementan belum bisa menyebut berapa anggaran yang diperlukan untuk menangani PMK ini. Akhirnya, kami waktu itu meminta rapat diskors sebelum ada hitungan yang jelas, lalu muncullah 4,4 triliun, yang sebagiannya akan digunakan untuk kompensasi akibat pemusnahan," terang Slamet.

Terakhir, Slamet mengimbau kepada seluruh peternak untuk proaktif dalam menanyakan soal ketersediaan vaksin di wilayah masing-masing kepada dinas terkait. Mengingat, berdasar informasi, vaksin sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Pesan untuk teman-teman peternak, terus komunikasi dengan dinas terkait di daerahnya masing-masing untuk penanganan wabah ini. Jika ada problem, tolong informasikan ke kami agar bisa push ke Kementan," pungkasnya.