Jakarta - Wacana Reshuffle Kabinet oleh Presiden Joko Widodo- Jokowi meninbulkan harapan perbaikan kinerja pemerintah yang tersisa  2 tahun kedepannya. Masa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) mendesak Presiden Jokowi untuk segera memecat para menterinya yang bermasalah. Baik dalam soal kinerja maupun formalitas. 

Koordinator Aksi Formasi, Insan Enggala memgatakan kinerja menteri-menteri Jokowi di sektor ekonomi terbukti telah gagal. Terutama dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng dan rantai pasokannya.

"Tidak hanya itu, di tengah kinerja yang seperti ini, ada juga diduga telah melakukan perbuatan amoral terhadap istri orang lain dan berujung pada teror, ancaman serta pemukulan atau premanisme. Sudah sepatutnya Presiden Jokowi untuk segera memecat pemvantunya yang bermasalah itu," tegas Insan di hadapan ratusan massa aksi Formasi di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (14/6).

Insan juga menyatakan, Presiden tak boleh luput dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), karena di dalamnya diduga kuat ada menteri dari kabinet ini yang memiliki kuasa besar dalam mengatur puluhan triliun rupiah dana pungutan sawit. 

"Dengan dalih subsidi biodiesel, ratusan triliun duit BPDPKS justru diguyur ke perusahaan produsen kelapa sawit. Namun faktanya program biodiesel hanya isapan jempol semata. Di sisi lain, Presiden justru dikhianati oleh bawahannya dengan membiarkan harga minyak goreng jadi mahal dan menyulitkan rakyat dengan bersekongkol dengan perusahaan produsen kelapa sawit," tegas Insan. 

Sementara, lanjut Insan, petani sawit rakyat tetap sengsara dan harus mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan peremajaan kebun sawit mereka. 

"Petani sawit rakyat hanya ditetesi duit Rp 7,6 triliun sementara pendapatan BPDPKS mencapai ratusan triliun lebih. Ini harus dibongkar hingga pada level Ketua Komite Pengarah BPDPKS," ujar Insan. 

Dalam kesempatan itu, Insan juga meminta agar Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa para pejabat bahkan selevel menteri yang diduga menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. 

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Oleh karena itu kami mendesak agar Kejagung tidak berdiam diri dengan segera memanggil dan memeriksa Airlangga sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS," tandasnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung - Kejagung RI telah memeriksa pejabat BPDPKS dalam kasus Migor. Namun, meski sudah ada tersangka, saat ini Kejagung belum memeriksa Airlangga  Hartato  selaku Komite Pengarah BPDPKS dan mentri terkait lainnya.