Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyarankan Pertamina mulai mengembangkan lini usaha bahan bakar nabati (BBN) untuk menyiasati perubahan tren bisnis energi ke depan.

Pertamina, kata Mulyanto, perlu mengambil kesempatan ini selagi peluang untuk mengembangkan industri ini terbuka lebar.

“Ketimbang mengembangkan bisnis yang nyerempet-nyerempet dengan garapan PLN, seperti listrik dan geothermal, maka bagus kalau Pertamina terus mengembangkan produk-produk substitusi impor migas, seperti biofuel (untuk substitusi solar dan bensin), DME (dimethyl eter) dan gas alam (untuk substitusi LPG) dan ekosistem kendaraan listrik (untuk substitusi BBM),” kata Mulyanto

Apalagi, imbuhnya, kalau bahan baku untuk produksinya melimpah di Indonesia dan berkelanjutan.

“Jadi bukan saja green, tetapi garapan bisnis ini akan dapat mereduksi defisit transaksi berjalan dari sektor migas. Kita dapat mengurangi ketergantungan kepada luar negeri sebagai negara net importer migas,” jelas Mulyanto usai mengikuti FGD dengan jajaran direksi Pertamina pekan lalu.

Mulyanto menyebutkan dalam bisnis ini Pertamina dapat bergerak semakin ke hulu, tidak saja sebagai distributor, tetapi juga sebagai produsen. Maka tentu bidang garap ini akan semakin kokoh dan memiliki dampak yang sangat positif bagi ketahanan pangan nasional.

“Apalagi kalau Pertamina juga masuk dalam bisnis minyak sawit maka diyakini kasus kelangkaan dan harga tak terkendali produk ini, seperti yang terjadi sekarang dapat dihindari,” ujarnya.

Sebagai BUMN dengan jaringan outlet yang luas secara nasional dan mudah dijangkau masyarakat, kemampuan distribusi Pertamina terbukti dapat diandalkan.

“Selain itu, kehadiran BUMN dalam bisnis minyak sawit dapat mengoreksi pasar minyak sawit yang oligopolistik. Tentunya ini akan mengokohkan pasar minyak sawit yang ada, sehingga masyarakat akan diuntungkan,” imbuh Politisi PKS Dapil Tangerang Raya ini.

Untuk diketahui, biofuel atau BBN (bahan bakar nabati) dari CPO dikembangkan dengan beberapa tujuan, yakni dalam rangka mereduksi impor BBM, yang berarti menekan defisit transaksi berjalan dari sektor migas, sekaligus menerapkan net zero emission, yakni menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih.

Produksi CPO kita pada tahun 2021 sebesar 51,3 juta ton. Untuk ekspor sebesar 34,2 juta ton (66 persen dari produksi). Untuk kebutuhan pasar domestik sebesar 17,8 juta ton (34 persen dari produksi). Untuk kebutuhan domestik sendiri terdiri dari minyak goreng, industri dan biodiesel masing-masing sebesar 9,3 juta ton (52 persen dari konsumsi), 2.0 juta ton (11 persen dari konsumsi) dan 6,6 juta ton (37 persen dari konsumsi).

Pada tahun 2022, Pemerintah menaikan alokasi biofuel menjadi sebesar 10,15 juta kiloliter. Angka ini naik dari alokasi tahun 2021 yang berada di posisi 9,4 juta kiloliter. Kapasitas terpasang produksi biodiesel saat ini sebesar 14,5 juta kiloliter, yang disiapkan oleh swasta besar. Perkiraan dana pembiayaan (subsidi) biofuel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2022 sebesar Rp35,41 triliun. Program biofuel ini telah berjalan sejak 1 Januari 2020.