Jakarta - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aksi Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) menggelar aksi demo di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).  Pendemo mendukung penuntasan  Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang  ditangani  Kejaksaan Agung', termasuk dengan memeriksa pejabat level menteri.

"Kami mendukung Kejagung untuk memeriksa pejabat yang lebih tinggi sampai di level menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi," kata Korlap Aksi Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Rizki Akbarianto alias Firli kepada wartawan di sela gelaran aksi, Jakarta, Kamis (9/6).

Kasus CPO ini, berkaitan dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng beberapa bulan belakangan.  Selain telah menetapkan sebagai Tersangka beberapa orang dari swasta, Kejagung telah menetapkan seorang Dirjen Kemendag RI dan juga sudah memeriksa pejabat BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

"Ini langkah pemberantasan korupsi yang patut terus didukung, termasuk dengan terus mendalami perkara dengan memeriksa pejabat yang lebih tinggi, tak terkecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," kata Rizki.

Rizki menilai, pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah hal yang wajar dan sepatutnya dilakukan. Pasalnya, Menteri Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS.

"Berbagai pihak termasuk anggota DPR RI juga sudah memberi catatan soal BPDPKS yang mengaku hanya 'membeo' kepada Komite Pengarah," terang Rizki.

Tak hanya mengapresiasi kinerja Kejagung, dalam kesempatan itu para pendemo juga menyatakan apresiasi kepada Presiden Jokowi. Tak lama setelah menyatakan akan membenahi BPDPKS, pejabat badan ini pun diperiksa oleh Kejagung.

"Ini potret yang bisa meningkatkan keyakinan kita sebagai masyarakat bahwa presiden, Senayan dan penegak hukum bisa lebih solid dan mampu memberantas mafia minyak goreng," kata Rizki.

Seperti diketahui, Tim JAM PIDSUS Kejaksaan Agung pada 31 Mei 2022 telah memeriksa 4 (empat) orang saksi termasuk AM selaku Kepala Divisi Perusahaan BPDKS. Empat orang ini diperiksa atas 5 orang Tersangka yakni IWW, MPT, SM, PTS, dan LCW alias WH. Pada 7 Juni 2022, Kejagung kembali melakukan pemeriksaan, kali ini 6 orang diperiksa untuk 4 orang tersangka yang sama. Dari 6 orang itu, 2 diantaranya merupakan pejabat kementerian perdagangan.

Dalam kasus ini, Tersangka LCW terpantau menjadi sorotan pemberitaan. Ia disebut berperan sebagai pihak luar yang merekomendasi perusahaan-perusahaan CPO kepada IWW. Ia memiliki peran lain yang cukup dikenal cukup dikenal; Pernah jadi panelis dalam debat Capres 2003; Pernah jadi Staf Khusus Menko Perekonomian era 2006; hingga ditunjuk bersama 5 orang lainnya  oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Tim Asistensi.