Bali - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan menekankan perlunya elemen kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali mengawal dan menyuarakan isu-isu penanganan bencana di Indonesia. Terlebih, tutur dia, Indonesia merupakan negara rawan bencana.

Abetnego menyebut, per 23 Mei 2022, telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Dan sepanjang 2015 hingga 2021, tercatat 121 letusan gunung berapi di Indonesia.

"Risiko bencana kita (Indonesia) sangat besar. Tentunya pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengurangi risiko tersebut.  Peran masyarakat terutama elemen kampus dan LSM sangat dibutuhkan," kata Abetnego, di sela-sela agenda  Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR), di Bali, Kamis (26/5).

Abetnego menyampaikan, pengalaman terbaik dari seluruh negara menunjukan, bahwa keberhasilan penanganan bencana terletak pada peran masyarakat dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, masyarakat bukan sebagai objek, melainkan peserta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Abetnego menjelaskan, keterlibatan elemen masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam memitigasi bencana. Hal itupun, imbuh dia, termuat dalam substansi konsep Resiliensi Berkelanjutan, yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada GPDRR.

"Bapak Presiden menilai bahwa setiap negara di dunia harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Tak terkecuali untuk Indonesian. Ini butuh sinergi antara kelembagaan pemerintahan, serta kelembagaan sosial dan masyarakat," tutur Abetnego.

Seperti diketahui  Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep Resiliansi Berkelanjutan pada Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) ke-7,di Bali, Rabu (25/5).

Resiliensi Berkelanjutan merupakan solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi berbagai bencana, termasuk pandemi dan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.