Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menanggapi soal penunjukan Menko Maritim dan Investasi untuk menangani persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi – Maruf Amin.

Menurut Amin, berdasarkan Tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang manapun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng) itu menjadi domain Kemenko perekonomian.

“Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat," tegas Amin.

Disisi hilir, lanjut Amin, untuk industri minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan urusan distribusi dan perdagangan minyak goreng baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor menjadi domain Kementerian Perdagangan.

Sementara itu sisi hulu (produksi CPO) kementerian yang mengurusi adalah Kementerian Pertanian. Ketiga kementerian tersebut berada dilingkup Kemenko Perekonomian bukan Kemenkomarves.

“Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka," ujar Amin.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VI itu juga menilai, penunjukan LBP, selain melanggar Tupoksi juga menyiratkan dua kemungkinan, yakni adanya kondisi kegawatan yang sudah tidak bisa ditangani secara biasa oleh pemerintah (khususnya dua menteri terkait), atau kemungkinan kedua, Jokowi menyerah dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

“Bagaimana pun Presiden punya semua instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik instrumen hukum, ekonomi, maupun politik, mengapa instrumen yang ada tidak digunakan?,” tanya Amin.

Amin juga menilai ada potensi konflik kepentingan atas penunjukan Menteri Luhut untuk penyelesaian masalah Minyak Goreng ini karena diduga adanya kedekatan LBP dengan pengusaha sawit besar.