JAKARTA - Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak melakukan penyelidikan terkait mega proyek Satelit Satria (Satelit Indonesia Raya) serta satelit cadangan Satria, Hot Backup Satelit yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Desakan ini dilayangkan Center for Budget Analysis (CBA). Koordinator CBA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, mega proyek satelit Bakti Kominfo sangat rawan penyimpangan. Menurutnya, dengan metode pemilihan penyedia dikecualikan, mega proyek Satelit Satria dan Hot Backup Satelit sangat tertutup dan luput dari pantauan publik.

“Belajar dari kasus korupsi satelit Kemenhan, jika tidak dibongkar Mahfud MD, publik tidak akan tahu bahwa ada mega skandal terkait proyek satelit yang berakibat kerugian negara Rp500 miliar,” terang Uchok melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/5).

Bakti Kominfo sendiri yang sebelumnya masih bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan Uchok sempat bermasalah dengan kasus korupsi terkait proyek pengadaan mobil internet senilai Rp1,4 triliun pada 2013.

Lebih mengkhawatirkan lagi terkait proyek satelit Bakti Kominfo, terdapat temuan BPK dalam IHPS II 2020 tercatat kerugian negara sebesar Rp103,5 miliar.

“Adanya kerugian negara ini disebabkan karena Kominfo belum menggunakan satelit yang telah disewa serta pemesanan layanan cloud dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan,” tukasnya.

Dalam pengerjaannya sendiri, proyek satelit Satria yang seharusnya dijadwalkan beres dan bisa mengorbit pada akhir 2020 malah molor ke 2023. Atas molornya proyek satelit Satria, Bakti Kominfo beralasan karena pandemi Covid-19 dan keamanan di Papua serta kondisi geografis.

Belum beres mega proyek satelit Satria, Bakti Kominfo kembali menggeber proyek sejenis yakni satelit HBS (Hot Backup Satelit). Di proyek satelit HBS sendiri berdasarkan RUP Rencana Umum Pengadaan 2022, Bakti Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000. Dalam perjalanannya anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp1,3 triliun, menjadi Rp5,2 triliun.

Pemenang proyek satelit HBS yakni Kemitraan Nusantara Jaya dikatakan Uchok juga sangat mencurigakan. Ha itu antaran dalam proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan pra kualifikasi.

“Perlu dicatat, dalam proses tender satelit Satria di tahun 2019 diduga terdapat kongkalikong. Bahkan saat itu Komisi Persaingan Pengawasan Usaha (KPPU) menerima pengaduan dan melakukan investigasi,” ujar Uchok.

Lebih jauh dirinya menururkan, salah satu kejanggalan dalam proses tender satelit satria yaitu dalam lelang para pemenang tender menawarkan perangkat dengan merek yang sama. Padahal, di luar merek itu, ada merek lain yang memiliki spesifikasi yang sama, dan dalam dokumen sangat jelas tidak tidak tertera merk.

Kemudian waktu klarifikasi yang ditetapkan Bakti Kominfo juga aneh karena dilakukan setelah diumumkan Konsorsium PSN sebagai pemenang. Uchok menambahkan, hingga saat ini hasil dari investigasi KPPU terkait dugaan kongkalikong proyek satria tidak jelas. Bahkan kemudian Bakti Kominfo malah menggeber proyek satelit Cadangan HBS pada 2021.

“Atas catatan di atas, CBA mendorong KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan atas Mega proyek Bakti Kominfo Proyek satelit satria dan Proyek satelit cadangan HBS.Panggil dan periksa Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif untuk dimintai keterangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo melalui Juru Bicaranya, Dedy Permadi mengemukakan, proses pembangunan satelit Satria-1 berjalan sesuai jadwal ditentukan dan diperkirakan beroperasi pada kuartal II/2023.

Satelit Satria disampaikannya, saat ini tengah dalam proses manufacturing di Prancis oleh Thales. Di kuartal II/2023 kata Dedy, satelit tersebut akan di luncurkan menggunakan layanan roket peluncur SpaceX (Falcon 9) di Cape Canaveral, Florida, AS.

Bila proses produksi dan peluncuran ke orbit berjalan lancar, maka di akhir tahun 2023 Indonesia secara resmi memiliki satelit dengan kapasitas terbesar di Asia dan kelima terbesar di dunia.

Rencananya transmisi dari satelit Satria-1 akan digunakan pemerintah untuk akses internet ke 150.000 titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia. Rinciannya, 93.900 titik fasilitas pendidikan, 47.900 titik kantor pemerintah daerah, 3.900 titik markas polisi dan TNI, dan 3.700 titik puskemas. (ANP)