Jakarta - Sejumlah pihak terus meminta Pemerintah untuk lebih ketat dalam mengawasi peredaran hewan ternak khususnya yang didatangkan dari negara- negara dengan tingkat penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tinggi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengungkapkan bahwa merebaknya PMK tersebut adalah buntut dari lemahnya sistem kekarantinaan nasional atau dengan kata lain pemerintah sudah kecolongan dalam pengawasan peredaran hewan ternak.

Meskipun sifat dari PMK yang tidak menular ke manusia, imbuh Ketua Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini,
namun pengawasan terhadap peredaran hewan ternak tidak boleh lemah apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha dimana sebagian besar kaum muslimin akan menunaikan ibadah qurban.

“Pemerintah harus hadir dengan memberikan jaminan bahwa stok hewan yang akan digunakan sebagai hewan kurban tidak hanya cukup, tetapi juga aman dari PMK,” tegasnya di Jakarta, Jum’at (13/05).

Menurut Slamet, dikhawatirkan jika penyebaran PMK masih sulit dikendalikan hingga memasuki Hari Raya Idul Adha nanti.

“Maka akan mengurangi kesakralan pelaksanaan ibadah qurban dimana masyarakat muslim akan kesulitan memilih jenis hewan kurban terbaik untuk disembelih,” tandasnya.

Salah satu syarat, kata Slamet, hewan kurban harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat, atau penyakit lainnya.

“Sehingga penyebaran PMK ini berpotensi merugikan umat muslim yang akan melaksanakan ibadah kurban. Begitu juga dengan pedagang hewan kurban akan terkena imbasnya, dimana dagangannya akan mengalami kerugian karena banyak yang tidak terjual,” pungkas Slamet.