Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) per 28 April 2022 mendatang menuai kontroversi. Pasalnya menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh, Rafli, kebijakan itu bersifat emosional jangka pendek, sudah dipraktekan pada larangan batu bara dan hasilnya merugikan.

“Bukan solusi, perlu dievaluasi. Kasusnya serupa kebijakan stop ekspor batu bara, sangat terkesan emosional, akhirnya rugi. Bila kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Jangan sampai larangan ekspor minyak goreng mengakibatkan kerugian,” tegas Rafli, Minggu (24/04)

Lebih mendesak saat ini menurutnya, pemerintah mengakomodir siklus perdagangan CPO. "Bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh,” ungkapnya

Data produksi minyak goreng tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton, sebanyak 5.07 ton (25,05%) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 15,55 juta ton (74,93%) diekspor. Berdasarkan presentase tersebut surplus produksi sangat besar.

Kebijakan ekspor, hanya perlu diseimbangkan antara mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur.

Hal tersebut sudah dipraktekan negara tetangga Malaysia, yang merupakan penghasil CPO kedua di dunia, dengan harga minyak goreng Rp 8.500/kg. Bandingkan, Indonesia sebagai penghasil minyak goreng no 1 dunia, harganya relatif lebih mahal.

Sebagai legislatif di komisi VI, Rafli menyarankan “Sebaiknya kita duduk bersama dulu dengan para produsen minyak goreng untuk evaluasi kebijakan ini, bila perlu studi banding. Ingat, komoditi ekspor berkontribusi besar bagi devisa”.

“Untuk menjaga stabilitas harga, setiap daerah penghasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Disisi lain ada 3 BUMN besar penghasil minyak goreng, semestinya pemerintah mampu membikin harga lebih murah,” tutupnya.