Timor Tengah Selatan - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tanoto Foundation bekerja sama dalam mengembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Serangkaian webinar telah digelar di tingkat nasional dan tkerja sama dilakukan dalam penyusunan modul pencegahan stunting untuk kelas Bina Keluarga Balita, dan pada tahun ini ditambahkan dengan peningkatan kapasitas TPK di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pada tanggal 24-26 Maret 2022, Tanoto Foundation dan BKKBN telah melaksanakan Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak (PMBA) kepada 15 orang bidan anggota TPK Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Kecamatan Mollo Utara, Mollo Selatan dan Kota Soe. Dimana selanjutnya, para bidan yang telah menyelesaikan pelatihan terakreditasi Kementerian Kesehatan ini akan mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada 30 anggota TPK non tenaga kesehatan di kelompoknya. Manfaat pelatihan ini akan membantu 45 orang anggota TPK yang bertugas mendampingi keluarga beresiko stunting di wilayahnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Mau Kuru, SE., MPH. dalam kesempatan terpisah menyampaikan,  wilayahnya memiliki 15 Kabupaten dengan prevalensi stunting yang masih di atas 30 persen

“NTT memiliki 15 kabupaten dengan prevalensi stunting yang masih di atas 30 persen, salah satunya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan,” ungkap Marianus, dalam keterangannya,Timor Tengah Selatan, Sabtu ( 26/3).

Marianus mengharapkan pelatihan Konseling PMBA kepada 15 bidan anggota TPK dengan dukungan Tanoto Foundation menjadi peningkatan kapasitas dan pengetahuan.

“Ini menjadi model peningkatan kapasitas TPK yang mendorong mekanisme pengimbasan pengetahuan di masing-masing tim,” jelasnya

Sementara itu, Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation, Eddy Henry mengungkapkan bahwa TPK yang bertugas mendampingi keluarga beresiko stunting merupakan upaya kunci percepatan penurunan stunting.

“ Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan monitoring yang baik oleh semua pihak,” pinta Eddy.

Menurut Edi, pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting, salah satunya dengan membentuk sumber daya yang andal dalam mendampingi masyarakat, khususnya keluarga beresiko stunting. 

“Untuk itu, pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh TPK,” tandasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi berkunjung ke NTT, Bertepatan dengan diadakannya pelatihan PMBA, pada Rabu, 23 Maret 2022 lalu. Presiden melakukan peninjauan langsung upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya adalah ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam sepuluh daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi dengan angka 48.3 persen.

Dari 22 Kabupaten / Kota yang ada di NTT, 21 masih mempunyai angka prevalensi stunting di atas angka rata-rata nasional. Hasil pelatihan TPK di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini bisa dengan cepat diterapkan juga oleh Kabupaten / Kota di NTT lainnya, sehingga bisa mempercepat penurunan angka stunting di NTT dan di Indonesia.