Jakarta - Mufti Anam Anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi PDIP mengkritisi pernyataan Mendag M Luthfi terkait pengungkapan ‘mafia’ minyak goreng tidak dilakukan sesuai janjinya pada Senin (21/3/2022) kemarin. 

“Satu hal yang tidak bisa dipegang dari Mendag yaitu perkataannya yang hanya menjanjikan sesuatu ke rakyat. Hal tersebut akan berbahaya bagi kita, karena kredibilitas pemerintah dipertaruhkan di mata rakyat. Kepercayaan kita kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan menurun karena Mendag membuat pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Anam kepada radio MNC Trijaya dalam program Trijaya Hot Topic pagi, Selasa (22/3/2022).

Terkait dugaan mafia, Anam menjelaskan bahwa penentuan adanya mafia merupakan ranah KPPU sebagai pengawas persaingan usaha tidak sehat, dan kepolisian untuk menindak perilaku pidananya. 

“Dalam kacamata kami kalau kita lihat mafia bukan hanya ada di sektor minyak goreng tetapi juga ada di banyak hal. Alasan kenapa mafia sampai ada, salah satunya adalah karena peraturan menteri yang karet yang tidak bisa dipercaya lagi, baik oleh produsen maupun konsumen dan juga tidak ada kewibawaan dari kementerian terkait yang mengeluarkan kebijakan itu,” ungkapnya.  

Lebih lanjut, anggota komisi 6 tersebut mengatakan, dari sisi kebijakan Kementerian Perdagangan gagal dalam menghadapi mafia minyak goreng ini. 

“Peraturan dibuat untuk melindungi rakyat, tapi kenyataannya peraturan yang dibuat tidak mampu melindungi rakyat kita dari kartel ini, sehingga harga minyak goreng melambung tinggi,” jelasnya. 

Anam menuturkan bahwa sekarang sudah disahkan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan minyak goreng curah untuk rakyat, dan pola distribusi sampai barang tersedia di lapangan. 

“Maka ini harus dipaksa oleh pemerintah bagaimana mereka bisa benar-benar menghadirkan minyak goreng untuk rakyat, kalau tidak konsekuen dicabut izinnya, harus tegas pemerintah jangan kalah lawan mafia,”pungkasnya. (Lif)