Jakarta- Sistem Ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini berjalan dinamis mengikuti perkembangan dan situasi yang terjadi di masyarakat.  Banyak kajian dan masukan yang masih diperlukan  dalam menata serta perbaikan sistem kenegaraan yang  ada.

Muhammadiyah melalui Univeristas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar seminar 'Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia', benerapa waktu lalu. Seminar yang berlangsung secara hybrid ini digelar Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ.

UMJ merupakan satu dari 12 perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang ditunjuk menyelenggarakan seminar pra-Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, 18-20 November 2022. Seminar dibuka oleh Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed, selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Dalam sambutan pembukaan seminar, Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menjelaskan tema yang diusung kali ini merupakan tema yang sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian. 

"Merekonstruksi berarti konstruksi saat ini dinilai sudah gagal maka harus ada pembangunan kembali sistem yang ada. Saya berharap banyak masukan tawaran rekonstruksi sistem dan rangkaian pramuktamar harus menjadi buku," jelasnya.  

Sedangkan Abdul Mu’ti menjelaskan seminar ini sebagai bagian dari upaya mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan muktamar dan kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keIndonesiaan dan keumatan. 

"Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut dan menjadikan amal usaha Muhammadiyah sebagai strategic partner dakwah," jelasnya.

Sementara itu, cendekiawan muslim Prof. Dr. Jimly Ash-Shiddiqie menyinggung wacana penundaan pemilu. Ia mengatakan bahwa bernegara adalah kegiatan dalam membuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi.

“Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi. Menurutnya perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Sekarang budayanya masih feodal, tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figur," ujarnya.

Sesi pertama seminar dengan moderatar Dr. Lusi Andriyani, M.Si, tampil tiga nara sumber Titi Anggraini, SH., MH, membawakan temas 'Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial', mantan Komisioner KPU Dr. Endang Sulastri, M.Si (Menata Ulang Lembaga Tambahan (State Auxiliary Bodies): Kedudukan, Fungsi, dan Optimalisasi, serta Prof. Syarif Hidayat dengan temas bertajuk 'Menata Ulang Design Otonomi Daerah: Kewenangan, Kesejahteraan, dan Good Governance'. Sesi pertama ditutup Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA yang membawakan tema 'Menata Ulang Sistem Pemilu: Partisipasi, Meritoktasi, dan Representasi'.