Surakarta – DPRD Jateng meminta Pemprov Jateng segera melakukan penguatan kerja sama antar pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadhan hingga Lebaran mendatang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan, selama bulan puasa berlangsung harga pangan harus tetap terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan sekaligus untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pangan.
“Saat ini, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai terjadi di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga ini merupakan fenomena yang selalu terjadi menjelang Ramdhan setiap tahun,“ ujarnya dalam dialog Prime Topic yang digelar di Arcadia Ballroom The Alana Hotel And Convetion Center Solo, Selasa (15/3).
Dialog yang mengusung tema ‘Stabilisasi Sembako’ itu, selain Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni juga menghadirkan nara sumber Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng M Santoso dan Dosen Falkutas Ekonomi UNS Surakarta Dr Mulyanto. Dialog dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi dari Trijaya FM Semarang.
Marnyuni menyebutkan dua pekan menjelang Ramadhan di beberapa pasar tradisional saat ini harga telur yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram sudah mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 per kilogram, cabai rawit yang sebelumnya hanya Rp28.000-Rp30.000 per kilogram melonjak hingga Rp60.000 per kilogram.
Kenaikan harga yang rutin terjadi tiap tahun itu, lanjutnya, seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusinya.
Menurutnya, penyebab kenaikan harga di antaranya meningkatnya permintaan konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadhan.
“Perlu langkah kerja sama yang bisa dilakukan antar pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Ramadhan dengan pendataan untuk pemerataan distribusi aneka komoditas pangan,” tutur Marnyuni.
Selain itu, tutur Marnyuni, untuk mengatasi fenomena kenaikan harga bahan pokok tersebut, sektor produksi barang kebutuhan masyarakat perlu diperkuat. Perlu peningkatan jumlah produksi barang-barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi.
Dia menambahkan pemerintah daerah harus menggelar operasi pasar dan inisiasi program pasar murah di beberapa titik konsumsi di beberapa wilayah. Operasi pasar dan inisiasi program tersebut sedikit banyak berperan untuk mengendalikan faktor psikologis pasar agar kenaikan harga bahan makanan pokok tidak terjadi secara permanen.
“Program pasar murah harus gencar dilakukan agar masyarakat tidak panik dan dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Dengan demikian harga bisa turun dan barang pun tersedia. Manakala barang tersedia banyak, permintaan tidak terlalu banyak maka harga akan kembali stabil,” ujarnya.
Pemerintah dan penegak hukum diminta lebih agresif dan tegas dalam mencegah upaya penimbunan bahan pokok seperti minyak goreng bisa diatasi. Pemerintah tidak boleh lemah di hadapan para spekulator. Bahkan perlu kerja sama semua pihak untuk menstabilkan ekonomi di Jateng tetap terjaga. Suplai dan permintaan harus sinkron untuk mengatasi kenaikan harga yaitu produksi barang diperkuat.
“Pemerintah dan masyarakat juga harus bersinergi karena membangun tidak bisa sendiri. Mari bekerja bersama agar bagaimana supaya kondisi gejolak harga kebutuhan pangan di Jateng bisa stabil sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud,” tutur Marnyuni.
Marnyuni juga menyarankan masyarakat agar membeli bahan pangan sesuai kebutuhan. Perlu bijak dengan tidak membeli secara berlebihan dengan tujuan untuk ditimbun.
Pada dasarnya, jika masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menanggulangi fenomena tahunan ini, kenaikan bahan kebutuhan pokok setiap jelang Ramadhan tidak perlu terjadi.
Dia mengatakan perlu adanya intensif menstabilisasikan harga melalui penetrasi pasar di kabupaten atau kota, sebagai upaya menjaga pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang Lebaran.
“Perlu antisipasi sejak jauh-jauh hari agar masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa terbebani naiknya harga pangan atau kelangkaan barang, seperti kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa pekan terakhir ini,” kata Marnyuni.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng M Santoso menuturkan ada beberapa penyebab kelangkaan sembako yang terjadi setiap Ramadhan, selain meningkatnya kebutuhan juga terpengaruh oleh iklim dan pengaruh kenaikan harga komoditas di pasar dunia.
“Namun, masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah pasti memberikan solusi karena tiap tahun ada komoditas yang fluktualisasinya tinggi. Bahkan kenaikan minyak goreng terjadi akibat dipengaruhi kenaikan harga minyak di pasar dunia,” ujarnya.
Menurutnya, Kapolri mulai hari ini turun ke lapangan memantau distribusi minyak goreng. Disperindag Jateng juga berkerja sama dengan satgas pangan terus bergelontar minyak goreng, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menekan gejolak harga.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS Dr Mulyanto SE juga menyarankan aparat penegak hukum agar tegas siapun yang melanggar dengan melakukan penimbunan minyak goreng atau komoditas kebutuhan pokok lainnya harusnya diberi sanksi tegas.
“Selain itu, pemerintah harus memastikan untuk menjamin pendistribusian pasokan aman dan lancar serta protokol managemen konvensi pasar. Ini gambaran pemerintah campur tangan sesuai porsinya,” tuturnya.
Dia menambahkan ada dua pihak yang berperan penting yaitu peran masyarakat dari sisi permintaan dan peran pemerintah dari sisi penawaran. Pemerintah harus mampu memastikan kecukupan kebutuhan ketika Ramadhan melalui regulasi-regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan angka penawaran, sehingga angka permintaan tidak melebihi angka penawaran.
Selain itu, tutur Mulyanto, pedagang “nakal” yang mampu mengontrol harga pasar pun harus bisa ditangani oleh pemerintah agar harga barang di pasar tetap stabil. (APb)