KULONPROGO - Kasus stunting di Kabupaten Kulonprogo masih cukup tinggi sekitar 14 persen. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kulonprogo harus bisa menekan angka stunting ini serendah mungkin. 

“Kulonprogo ini kasus stuntingnya masih tinggi, masih di atas 14 persen sehingga perlu dilakukan penanganan agar bisa ditekan,” kata Anggota Komisi IX DPR asal DIY Sukamto saat sosialisasi Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja di Gedung Kesenian, Kulonprogo, Sabtu (5/3/2022). 

Politisi PKB ini melihat ada berbagai penyebab munculnya kasys stunting. Salah satunya angka pernikahan dini. Nantinya sebelum pernikahan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Begitu juga ketika hamil harus terpenuhi nilai kebutuhan gizinya. 

“Bagi ibu hamil yang belum mendapat biskuit ibu hamil silakan lapor, saya akan distribusikan,” katanya. 

Sukamto juga meminta para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dari gadget. Hampir semua handphone sekarang terhubung dengan internet, sehingga rentan anak-anak mengakses informasi untuk orang dewasa.


Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, kasus stunting di Kulonprogo sempat menyentuh angka 17-18 persen. Namun setelah dilakukan survey ulang angkanya hanya 14 persen.

“Upaya penanganan stunting harus benar-benar dilakukan, agar kasusnya bisa ditekan lebih rendah lagi,” ujarnya. 

Seorang anak yang stunting sulit bisa menjadi anggota TNI/Polri karena ada batas tinggi minimal. Selain itu anak stunting akan kurang cerdas. Begitu berusia di atas 45 akan mudah sakit, dari diabetes, darah tinggi hingga jantung. 

Masyarakat harus memperhatikan kondisi bayi sejak dalam kandungan sampau berusia minimal dua tahun. Saat itulah mereka butuh suplemen untuk mendukung pertumbuhannya. Salah satunya dengan pemberian air susu ibu (ASI) full selama enam bulan. 

“Jarak kelahiran juga harus di atas 30 bulan,” katanya. (ANP)