Jakarta – Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah, menjelaskan bahwa penerapan tata kelola korporasi menghadapi tantangan yang besar akibat situasi akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19 dan perubahan iklim menunjukkan bahwa strategi perusahaan belum banyak memperhitungkan biaya dampak sosial dan lingkungan. Sally berpendapat tata kelola korporasi sebaiknya mengintegrasikan dan menyesuaikan strategi Environmental, Social and Governance (ESG) dengan peran dewan direksi dan Chief Executive Officer (CEO). Namun, melakukan penilaian terhadap implementasi tata kelola korporasi (termasuk menilai kualitas dewan direksi, manajemen senior, dan pengendalian internal) dengan tetap menekankan elemen ESG tidaklah mudah. Oleh karena itu, Sally mengemukakan praktik tata kelola korporasi dan indikator penilaian masih bisa dikembangkan lebih baik lagi.

“Kami mencoba merancang inisiatif-inisiatif pengukuran tata kelola korporasi yang lebih baik sehingga praktik-praktik tata kelola korporasi mencerminkan kinerja dan hasil bisnis yang berkelanjutan. Kami juga akan mengadakan penilaian awal untuk membantu kami dalam mengukur kondisi tata kelola korporasi saat ini, yang nantinya akan membantu kami mempelajari cara meningkatkan kualitas tata kelola korporasi”, ujar Sally.

Sally juga menjelaskan bahwa selama 2022 akan dilaksanakan pemetaan praktik-praktik tata kelola korporasi. Nantinya, langkah ini akan diikuti dengan dialog yang membahas hasil pemetaan tersebut. 

Hal ini disampaikan Sally dalam sambutan kuncinya pada acara 1st APEC Economic Committee Meeting. Pertemuan yang membahas isu ekonomi ini diikuti oleh delegasi dari negara-negara anggota APEC secara daring pada 21 – 22 Februari 2022 dengan Thailand sebagai tuan rumahnya.

Di akhir sambutan, Sally mengajak para anggota APEC bekerja sama mewujudkan tata kelola korporasi yang berkelanjutan untuk menyukseskan agenda tahun ini. (ANP)