Semarang - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah Arifin Mustofa mendesak aparat penegak hukum membebaskan masyarakat yang ditahan dalam aksi penolakan kegiatan kawasan tambang untuk pembangunan waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

Selain itu ia juga meminta agar peralatan yang disita dengan alasan keamanan dikembalikan kepada masyarakat.

Arifin menyampaikan fraksi PKS DPRD Jateng turut prihatin atas terjadinya konflik antara masyarakat sipil, aparat pemerintah, petugas keamanan dan juga petugas terkait pengukuran lahan penambangan batuan andesit yang berujung pada penangkapan 64 warga wadas, dimana 10 diantaranya merupakan anak di bawah umur.

"Aparat harus melepaskan 64 warga wadas yang ditahan dalam aksi protes kemarin, apalagi berdasarkan informasi dari LBH Yogyakarta di sana terdapat 10 anak di bawah umur," ujarnya.

Fraksi PKS menyayangkan adanya ketegangan tersebut. Seharusnya hal itu dapat dicegah jika ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan kalangan masyarakat.

"Sangat disayangkan situasi (dinamika di Desa Wadas) ini terjadi. Pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi serta melakukam pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat dengan melibatkan banyak kalangan masyarakat seperti kyai, ustadz, tokoh masyarakat dan kalangan masyarakat lainnya," katanya.

Arifin menyampaikan, jangan sampai niat baik pemerintah dalam pembangunan waduk Bener di Desa Wadas disalahartikan oleh masyarakat bahkan oleh publik akibat tindakan represif yang terjadi. Fraksi PKS menilai jika dijelaskan dengan baik manfaat pembangunan dengan peningkatan ekonomi masyarakat maka banyak masyarakat yang akan setuju.

"Prinsipnya masyarakat pasti akan setuju dengan pembangunan waduk bener yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. tinggal bagaimana caranya pemerintah dapat mencari titik temu dengan masyarakat terkait kebutuhan material pembangunan yg harus dipenuhi," paparnya.

PKS juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah percaya informasi yang beredar tanpa tahu kebenarannya.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dari informasi yang belum jelas kebenarannya, agar situasi tidak menjadi lebih keruh dan terjadi saling su`udzan antara masyarakat dan pemerintah, mari letakkan kepentingan masyarakat didepan kepentingan yang lain," pungkasnya.

Ketegangan di Desa Wadas dipicu karena lokasi tersebut bakal menjadi lokasi penambangan batu quary andesit untuk kepentingan pembangunan proyek Bendungan Bener. Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan penanggung jawab proyeknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan rampung pada 2023 mendatang. Bendungan Bener diperkirakan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hekar dan mengurangi debit banjir sebesar 210 m3/detik. Sementara untuk kapasitas tampungan air mencapai 100,94 juta meter kubik.