Jakarta - Over kapasitas atau kelebihan muatan lembaga pemasyarakatan (lapas), dan dugaan jual beli fasilitas di dalamnya kembali dinyanyikan oleh warga binaan. 

Kriminolog dari universitas Budi Luhur Jakarta, Untung Sumarwan mengatakan selama ini over kapasitas sering dijadikan alasan pembenar yang memicu praktik jual beli kamas atau bilik seks untuk narapidana.

"Kalau kemampuannya hanya Rp30.000 hanya dapat alas tiker atau kardus. Tapi kalau punya kemampuan finansial yang baik, bahkan lapas yang di Sukamiskin bisa menyewa gazebo atau rumah yang didekat situ, sehingga bisa singgah dan enak. Persoalannya sangat komplek tapi disitulah alasan yang klasik dan sepertinya tidak bisa diatasi. Para pendengar juga tahu kasus terakhir tahun 2020, bahkan ada narapidana bisa menyewa rumah sakit selama 2 bulan dengan membayar ruangan VVIP, ternyata di dalamnya untuk memproduksi narkoba," kata Untung dalam Trijaya Hot Topic pagi, Senin (7/2/2022). 

Menurut Untung, masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi secara turun temurun, oleh siapapun menteri di Kemenkum HAM. Sayangnya, testimoni dari para napi selalu disangkal oleh petinggi kementerian tersebut. 

"Kalau tadi dari narasumber mantan napi mengaku sebelum masuk saja sudah ditawari, bagaimana kita membantah? Jadi saya berpikir sebenarnya kita tidak perlu membantah, tapi menjadi bahan evaluasi," ujar Untung. 

Untung mengingatkan, tidak ada jalan pintas untuk mengatasi persoalan yang sudah mengakar ini. Tapi ia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang mulai mengedepankan restorative justice, untuk mengurangi beban lapas. 

"Saya kira tidak ada obat yang mujarab langsung menyembuhkan penyakit masyarakat. Kalau kita lihat dari Kejaksaan Agung sudah memulai restorative justice, keadilan restoratif, yaitu tidak semua orang harus dipenjara. Juga ada batasan yang jelas, sehingga paling tidak dapat mengurangi penyakit yang seperti ini," pungkasnya. (Ker)