Jakarta - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) sekaligus politikus Partai Demokrat, Abdul Gafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Abdul Gafur ditangkap atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Menanggapi penangkapan itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku prihatin dan menyesalkan atas apa yang terjadi pada kadernya tersebut. Padahal, Demokrat tengah membangun transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas politiknya. 

"Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," ujar Didik saat dihubungi, Kamis (13/1/2022).

Namun, kata Didik, Demokrat pada prinsipnya sangat mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Demokrat tidak pernah mentoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam bentuk apa pun karena Demokrat juga memginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Kami tidak akan pernah mentoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua," tegasnya.

Lebih dari itu, Anggota Komisi III DPR ini menambahkan Demokrat tetap akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan memegang teguh azas praduga tak bersalah. Tentunya dengan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel maka keadilan akan diwujudkan.

Menurut Didik, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pejabat negara agar tidak bermain-main dengan uang rakyat dan jabatan yang tengah diembannya. 

"Pembelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran dan kita semua, jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui," pungkasnya.