Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mengedepankan strategi pembiayaan by design. Strategi ini merupakan kunci LPDB-KUMKM dalam menciptakan ekosistem bisnis yang baik agar dapat mencapai target penyaluran. Demikian disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Supomo mengatakan, seluruh mitra LPDB-KUMKM baik existing maupun mitra baru, penyalurannya diciptakan ekosistem pembiayaan by design sehingga diharapkan ke depannya sudah ada kepastian dari hulu hingga hilir untuk koperasi. Ekosistem ini di antaranya berupa skema tertutup (close loop) dan skema terbuka (open loop).

“Dari kedua skema ini yang berperan bukan hanya mitra atau pun LPDB-KUMKM saja, melainkan peran dan kontribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, serta beberapa stakeholder terkait,” terang Supomo.

Supomo melanjutkan, beberapa mitra LPDB-KUMKM telah tercipta ekosistem skema close loop, seperti KPBS Pengalengan dan Kopontren Al-Ittifaq di Jawa Barat. Koperasi-koperasi sektor riil seperti ini telah menyediakan semua fasilitas untuk kebutuhan anggota, serta memiliki kepastian pasar yakni dari hulu (supply atau produksi) hingga hilir (buyer). Inilah yang perlu dicontoh oleh koperasi-koperasi lain di Indonesia.

Senada dengan Supomo, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo mengatakan perihal strategi pengembangan usaha LPDB-KUMKM di tahun 2022. “Kerja sama LPDB-KUMKM dengan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan target yang ditekankan di tahun 2022. Sinergi ini dibentuk by design dari hulu hingga hilir dengan menciptakan ekosistem yang terkonsep dan terkoneksi. Sinergi bukan hanya dengan BLU saja, namun juga dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ini yang akan menjadi close loop yang luar biasa,” jelas Jarot.

Jarot menambahkan, bentuk strateginya adalah dengan menciptakan dan memperbanyak jaringan. Bukan hanya sekadar MoU saja, namun juga bisnisnya dikaji oleh LPDB-KUMKM. Bagaimana caranya agar menggaet koperasi dan UKM agar masuk ke dalam rantai pasok. Sebagai contoh, BLU rumah sakit, untuk memproduksi bahan baku dan bahan habis pakai yang dipergunakan oleh rumah sakit dapat diproduksi oleh UKM-UKM Indonesia. Peran LPDB-KUMKM adalah menjembatani dan menggandeng itu semua, namun tetap penyaluran dana bergulirnya harus bergabung melalui wadah koperasi.

Mengenai peran LPDB-KUMKM dalam menjalankan fungsi penilaian terhadap calon mitra, salah satunya dengan meminta bisnis plan dari calon mitra. Dengan bisnis plan, LPDB-KUMKM dapat mengkaji dan menciptakan road map sehingga dapat dikaji lebih dalam apakah mitra tersebut usahanya akan berkembang ke depan. 

Selain penilaian calon mitra, monitoring tetap harus dilakukan. Jarot Wahyu Wibowo menegaskan bahwa sisi monitoring bukan hanya kepatuhan terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), namun harus lebih dari early warning system. Ini dari sisi infrastruktur teknologi IT, apakah mitra tersebut mau membagikan datanya secara transparan agar LPDB-KUMKM dapat melihat dan mengkaji lebih dalam dari berbagai sisi, di antaranya sisi pendampingan dan pemasaran sehingga tepat sasaran. 

“Untuk masa depan LPDB-KUMKM dan sesuai mandat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bahwa LPDB-KUMKM harus berubah. Menjadi Lembaga pembiayaan yang murah, mudah, dan ramah, tiga hal ini yang harus direalisasikan oleh LPDB-KUMKM. Bukan hanya dari sisi penyaluran saja, namun juga budaya organisasinya, sehingga LPDB-KUMKM menjadi sandaran yang nyaman bagi mitra koperasi, juga menjadi andalan bagi pelaku UMKM demi kemajuan perekonomian Indonesia,” pesan Jarot. (ANP)