Jakarta- Anggota komisi 11 DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyatakan Kementerian Invetasi dan kepala BKPM merupakan produk turun dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan “inKonstitusional bersyarat”.

“ Mungkin dampak Putusan MK tersebut membuat investor jadi “Wait & see” realisasikan investasinya, maka Menteri Bahlil mencari Perhatian baru dari Presiden Jokowi,” ujar Kamrussamad kepada media, Jakarta, Rabu (12/1).

Kamrusamad menyanyangkan  mentri dibawah pemerintahan presiden jokowi, bicara mengatasnamakan Pengusaha untuk pemilu ditunda.

“Karena itu kita minta daftar nama nama Pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa Kontribusinya terhadap Pembangunan melalui sejarah Pembayaran Pajaknya,” pintanya.

Kamrusmad menegaskan duhia usaha selama pandemi covid 19 telah diberikan berbgai Insentif kebijakan.

“Dunia Usaha saat Pandemic telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai Restrukturisasi  Pinjaman di perbankan selama 4 Tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023. hingga Penjaminan Kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021,” jelasnya

Kamrusamd mensinyalir usulan mentri atas nama pengusaha minta pemilu ditunda menunjukan Fenomena Menteri Nyiapin “Pelampung” Periode kedua Presien di tahun akhir Masa Jabatan Presiden.

“memang biasanya mencari “ exit strategi” agar bisa terselamatkan lagi di Pemerintah berikutnya jika rezim berganti,” pungkasnya.