Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengklaim kalangan pengusaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur. Menurutnya, alasan penundaan itu lantaran para pelaku usaha sedang fokus di masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. 

"Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami," kata Bahlil, seperti dikutip Senin (10/1/2022). 

Menurut Bahlil, saat ini dunia usaha sedang bangkit dari keterpurukan karena pandemi. Isu politik yang berpotensi muncul selama pemilihan umum, dikhawatirkan merusak momentum pemulihan. 

"Kenapa? Karena mereka baru selesai babak belur dari persoalan kesehatan. Dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, eh ditimpa lagi isu politik," ujar Bahlil.

Bahlil menilai, memajukan atau memundurkan pemilu bukan suatu hal yang dilarang. Di masa lalu, Indonesia pernah melakukannya.

"Menurut saya memajukan atau memundurkan pemilu bukan suatu yang diharamkan juga kan? 1997 itu kita pemilu, kan harusnya 2002 tapi dimajukan karena krisis," tegas Bahlil.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menegaskan HIPPI tidak termasuk yang menyuarakan pengunduran pemilu 2024. 

“Pada prinsipnya kita dari kalangan pengusaha dapat memaklumi pernyataan tersebut, hanya memang dalam hal ini kan pengusaha tidak pada posisi ikut menentukan, yang menentukan itu semua adalah pemerintah dan elit-elit politik," kata Sarman dalam wawancara di Trijaya Hot Topic Pagi, Selasa (11/1/2022).

Pada prinsipnya, kata Sarman, pengusaha hanya menginginkan jaminan keamanan, kenyamanan dan iklim usaha yang kondusif. 

“Baik itu di sisi jalannya ekonomi maupun investasi, yang paling penting tidak ada campur tangan politik, sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas ekonomi di indonesia," tandas Sarman. (Fir)