Memasuki Tahun 2022, PKS DKI Minta Anies Tuntaskan Janji Kampanye

FAZ • Saturday, 1 Jan 2022 - 07:02 WIB

Jakarta - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memiliki sikap dan kebijakan untuk Pemprov DKI agar membangun Jakarta yang lebih baik lagi, karena ini menjadi tahun terakhir masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria.

Pertama, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani meminta Anies untuk fokus memenuhi janji kampanye yang belum terealisasi dalam kebijakan APBD nya, seperti program rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret.

Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok dan membangun Taman Pintar.

Kedua, mendorong Anies agar tetap konsisten untuk menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta dalam proses pembangunan di Jakarta dan pembuatan kebijakan di Jakarta. Fraksi PKS akan terus mengawal upaya untuk mewujudkan keadilan ini khususnya bagi rakyat kecil.

Ketiga, Fraksi PKS terus konsisten melakukan advokasi dan pembelaaan untuk warga Jakarta khususnya kelompok masyarakat kecil untuk mendapatkan haknya dalam pembangunan Jakarta dan memperoleh kesejahteraan melalui fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi.

Keempat, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap penanganan COVID-19 serta langkah-langkah kolaboratifnya. Kelima, mendukung Pemprov DKI melakukan percepatan vaksinasi agar berdampak bagi pemulihan perekonomian terutama UMKM, retail, rumah makan dan pariwisata, sehingga perekonomian segera bangkit dan lapangan pekerjaan kembali terserap.

Keenam, mendukung upaya pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga Jakarta sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye serta merpercepat pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terakhir, Yani menambahkan, beberapa harapan juga disampaikan kepada Pemprov DKI, di antaranya penuntasan janji kampanye yang terkait dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, berikutnya menyiapkan masa transisi yang baik bagi pemerintahan yang akan menggantikannya.

“Pelaksana tugas Gubernur yang akan menggantikan dapat melanjutkan program-program yang sudah baik terutama dalam penataan ibu kota, peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat dan kesejateraannya terutama di lapisan bawah,” pungkasnya.