Tata Kawasan Kumuh Segmen IV Kelurahan Pudai dan Lapulu, Bukti Keseriusan Pemkot Kendari Melalui Program KOTAKU

MUS • Friday, 24 Dec 2021 - 17:26 WIB

Kendari - Salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota Kendari sangat serius dalam menangani kawasan kumuh dan mewujudkan Kendari Kota Tanpa Kumuh, pagi tadi digelar acara peletakan batu pertama oleh Wali Kota Kendari terkait penataan kawasan kumuh segmen IV Kelurahan Pudai dan kelurahan Lapulu T. A 2021, Jumat (24/12/2021).

Untuk mewujudkan Kota Tanpa Kumuh, Pemerintah Kota Kendari bekerjasama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang juga didampingi oleh tim KOTAKU. 

Dalam kesempatan ini, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang diwakili oleh Kasatker BPP Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa, BPPW bertekad untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sasaran pokok RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hunian beserta prasarana dan sarananya untuk mewujudkan Kota Tanpa Kumuh

Salah satu peran penting dalam mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh yaitu peran dari pemerintah Kota sebagai nahkoda didalam program menjalankan program tersebut.

Pihak balai mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Kendari atas percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari, salah satunya yang telah terwujud yaitu kawasan bungkutoko-petooaha

Pada tahun 2021 Kota Kendari mendapatkan investasi skala kawasan untuk Segmen IV Puday-Lapulu sebesar 49Milyar 15jt rupiah. 

Pihak BPPW ini berharap dengan terbangunnya infrastruktur pada segmen IV ini, Kota Kendari menjadi Kota Tanpa Kumuh, serta dapat memelihara dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun nantinya dengan baik. 

Sementara itu, Walikota Kendari H. Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari bukan yang pertama kalinya dilaksanakan pada hari ini. Ini adalah rangkaian kegiatan dari tahun 2019, hal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota mewujudkan Kota Kendari, Kota Tanpa Kumuh. 

"Pada tahun 2019 kawasan yang pertama kali ditangani oleh Pemerintah Kota yaitu penanganan kawasan kali Mandonga di korumba. Yang saat ini sudah menjadi daya tarik bagi masyarakat dan sudah dirasakan manfaatnya," ungkap Wali Kota.

Wali kota juga menyampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh di Bungkutoko-Petooaha pada tahun 2020.

"Kawasan yang awalnya masyarakat enggan untuk tinggal dan bermukim, saat ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Kota Kendari," terang Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa Kota Kendari kembali mendapatkan bantuan penanganan kawasan kumuh Puday-Lapulu. Yang diharapkan dapat selesai pada bulan 6 tahun 2022. Pemerintah berharap, kegiatan ini dapat mewujudkan harapan Kota Tanpa Kumuh secara merata dan mencapai target yaitu 0 persen. 

"Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para stack holder yang terlibat termasuk para tokoh masyarakat, serta warga sekitar," ucapnya.
 
Sulkarnain Kadir juga berharap, "Apa yang telah Pemerintah Kota Kendari mulai pada hari ini, dapat kita jaga bersama sampai selesai dan seterusnya. Menjaga infrastruktur yang telah dibangun, sehingga penanganan kawasan tanpa kumuh benar-benar dapat terwujud, serta kampung warna warni di segmen Puday-Lapulu, seperti apa yang telah dilaksanakan sebelumnya di Segmen Bungkutoko-Petooaha bisa segera terwujud," harapnya.

Kedepannya segmen Puday-Lapulu bisa menjadi destinasi baru untuk masyarakat kota Kendari. Dan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan daya saing UMKM masyarakat sekitar. 

Diakhir sambutannya, Walikota Kendari menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kendari tidak akan pernah lelah dan berhenti dalam menangani kawasan kumuh di Kota Kendari. Setelah segmen IV Puday-Lapulu, Walikota Kendari selanjutnya akan menargetkan segmen Talia dan segmen Poasia untuk ditangani. 

Kegiatan ini, selain dihadiri langsung oleh Walikota Kendari, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra, Dirjen Cipta Karya PUPR yang diwakili oleh Kasatker BPP Sultra, Ketua DPRD Kota Kendari, Forkopinda Kota Kendari,  Kepala OPD Kota Kendari, Camat dan Lurah, Tim KOTAKU, dan masyarakat sekitar. (HenQ)