Jakarta - Indonesia punya banyak SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan. Namun, ekosistem belum bekerja sepenuhnya mendukung. Untuk itu, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ingin melibatkan sebanyak-banyaknya SDM unggul di Tanah Air dalam berpartisipasi menggerakkan seluruh potensi kelautan dan perikanan Indonesia. 

"Prioritas saat ini adalah menyiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Kemaritiman dan Bursa Kerja Kelautan,” ungkap Ketua Umum Iskindo M Riza Damanik, saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Kamis (16/12). 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Dirjen Perikanan Budidaya Dr TB Haeru Rahayu dan Plt Dirjen Penataan Ruang Laut Dr Ir Pamuji Lestari, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, Riza menambahkan, sektor kelautan dan perikanan nasional diharapkan dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. 

Pada pertemuan itu, Riza juga menyampaikan rekomendasi Iskindo agar prioritas penangkapan ikan terukur, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta optimalisasi sumber daya non hayati. 

"Termasuk inisiatif korporatisasi nelayan berbasis koperasi harus dapat menjawab tantangan perluasan lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan, dan memperpendek ketimpangan pembangunan antarwilayah," jelas Riza. 

Menteri Trenggono menyambut baik inisiatif Iskindo dan berharap para sarjana kelautan dapat menjadi Front-End pengelolaan sumberdaya kelautan di Tanah Air. 

“Saya berharap Iskindo menjadi Front-End pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan," tegas Trenggono. 

Menurut Trenggono, sarjana kelautan harus dapat menciptakan pekerjaan (di laut), tidak hanya mencari pekerjaan. Manfaatkan peluang yang ada di sektor kelautan dan perikanan,” ucap Trenggono. 

"Kebijakan penangkapan terukur ini, bukan hanya melahirkan peluang usaha, tapi juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," kata Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono merinci beberapa hal yang diatur dalam kebijakan penangkapan terukur. Mulai dari jumlah ikan yang boleh ditangkap termasuk area penangkapannya, hingga pelabuhan tempat pendaratan ikan. 

"Tujuan utama penerapan aturan ini untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi, pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar," imbuh Trenggono. 

Selain Riza, dari jajaran pengurus Iskindo juga hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal Ady Candra, Wasekjen M. Nasir, dari unsur Ketua DPP Alan Koropitan, Ikram Sangadji, dan Januar Saleh Kaimuddin. Sedangkan dari Dewan Pakar hadir Widodo Pranowo dan Majelis Pertimbangan Organisasi Hendra Yusran Siry dan Agus Ajar Bantung. (ANP)