Jakarta - Kasus Covid-19 varian Omicron mulai merebak di Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Salah satu negara melaporkan kasus omicron adalah Hong Kong.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah RI juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong.

Saat ini lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hong Kong. Mayoritasnya perempuan dan bekerja di sektor informal.

“Varian Omicron masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu Pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap variant Omicron,” ujar Mufida dalam keterangannya, Selasa (29/11/2021).

Selain disebarkan informasi kewaspadaan terhadap varian omicron ke seluruh PMI, perlu juga disosialisasikan aturan larangan masuk sementara dari Hong Kong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Ia meminta KJRI mendata siapa saja PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini kemudian memberikan bantuan shelter sementara.

“Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang,” sebut Mufida.

Mufida juga mempertanyakan sejauh mana cakupan vaksinasi PMI di Hong Kong hingga saat ini. Ia menyebut perlu juga dipastikan seluruh PMI mendapatkan dukungan terkait akses protokol kesehatan dan vaksin.

“Bagaimana cakupan vaksinasi untuk PMI di Hong Kong harus ada laporan. Vaksinasi yang digelar KJRI Hong Kong awal Agustus lalu hanya menjangkau 266 orang. Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen juga teman-teman PMI di Hong Kong sudah mendapatkan vaksin. Varian Omicron kan masih terus diteliti jadi yang se-makismal bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal,” ungkap Pembina Sahabat Migran ini.

Mengenai pengetatan kembali jalur masuk ke Indonesia dari negara-negara yang terindikasi sudah ada varian Omicron, Mufida mendukungnya. Apalagi bertepatan dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

“Tinggal implementasinya di lapangan harus ketat, minimalisir kebocoran seperti saat dulu outbreak Delta di India, kita bocor di mana-mana. Kita harus mempertahankan situasi pengendalian Covid dengan implementasi dan pengawasan aturan yang tegas ini,” papar Mufida.