Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulangkali mewacanakan penggantian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot maupun teknologi. Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin agar birokrasi semakin sederhana dengan melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV sehingga hanya menyisakan eselon I dan II.

Wacana tersebut pertama kali disampaikan Jokowi pada 2019 lalu saat membuka Musrenbangnas. “Yang namanya eselon III dan IV sedang dikaji, dihitung untuk dipangkas. Mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan negara lain, juga baru memulai mereka. Diganti Artificial Intelligent (AI). Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” ungkapnya.

Penggantian PNS dengan teknologi sebenarnya sudah nampak dengan berbagai transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Menurut Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengungkapkan pemerintah saat ini terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan yang diberikan oleh manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menyebut hal ini sudah berjalan beberapa tahun ini.

Bahkan adanya pandemi Covid-19, kata dia, transformasi digital malah berjalan lebih cepat dari yang diharapkan. “Namun seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19 maka transformasi tersebut dipercepat,” tuturnya.

Selain itu jumlah ASN saat ini di Indonesia terus menurun. Pasalnya jumlah ASN yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut. Meski begitu, dengan transformasi penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik maka diharapkan pelayanan publik atau masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

“Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi,” ujarnya.

Dengan penggunaan teknologi tersebut tidak hanya efektivitas birokrasi yang dicapai melainkan juga penghematan anggaran. Pasalnya dengan banyaknya jabatan yang digantikan teknologi maka negara tentu tidak perlu mengeluarkan gaji bagi PNS.

Seperti diketahui komposisi belanja pegawai seringkali berjumlah besar. Bahkan di daerah besarannya bisa melebihi belanja modal dan barang dan jasa. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan adanya pandemi memberikan pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya berkaitan dengan sistem kerja pemerintah. Di mana banyak instansi pemerintah yang menjalankan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Meski demikian, sambung Tito, mengatakan pemerintahan tetap berjalan. Di samping itu juga belanja aparatur juga tidak banyak. “Kita melihat pemerintahan terus berjalan meskipun work from home. Tidak banyak kegiatan-kegiatan besar dan tidak melibatkan belanja aparatur yang banyak. Pekerjaan tetap jalan pandemi ini,” ungkapnya.

Tito berharap bahwa hal ini hendaknya dapat mengubah budaya kerja saat ini. Menurutnya dengan pengalaman pandemi saat ini maka belanja pegawai perlu dikurangi. “Dengan pengalaman pandemi ini komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi. Kemudian dialihkan kepada belanja untuk kepentingan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.