Jakarta - Kementerian Agama bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dalam pengembangan sistem informasi layanan untuk akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal.

Sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU secara simbolis oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menkominfo Johnny G Plate, Menkop UKM Teten Masduki dan Seskab Pramono Anung dalam grand launching BLU (Badan Layanan Umum) Expo 2021 di Gelora Bung Karno (GBK) Istora Senayan Jakarta, Selasa (16/11/2021).

BLU Expo 2021 mengangkat tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi ini diinisiasi Kementerian Keuangan. Hadir dalam penandatanganan MoU Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua BNSP Kunjung Masehat, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. 

"Sinergi ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhamad Aqil Irham yang hadir mendampingi Menag di Istora Senayan Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut, Aqil Irham menjelaskan bahwa saat ini BPJPH terus berupaya mengembangan Sihalal atau Sistem Informasi Halal yang selama ini telah diaplikasikan sebagai sistem layanan sertifikasi halal. Integrasi sistem layanan dengan stakeholder terkait selanjutnya diperlukan untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. 

"Sinergi juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal." imbuh Aqil Irham.

Selain integrasi sistem layanan, sinergi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi pendampingan dan sosialisasi-edukasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha khususnya UMK, pertukaran data UMK, juga kegiatan lain yang disepakati bersama.

Presiden Joko Widodo yang memberikan sambutan secara virtual mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan yang berat bagi semua negara termasuk Indonesia dalam masalah kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, lanjut Presiden Joko Widodo, agenda reformasi struktural, penguatan pondasi pembangunan jangka panjang harus tetap dilanjutkan.

"Di saat pandemi, kita justru berhasil menerbitkan UU Cipta Kerja yang menjadi langkah penting reformasi struktural dalam memperbaiki ekosistem investasi, penciptaan lapangan kerja serta birokrasi yang efektif dan efesien," kata Presiden Joko Widodo.

"Saya mengharapkan BLU Expo 2021 bisa menjadi ruang sinergi dan kolaborasi serta berinovasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan melakukan lompatan-lompatan kemajuan," imbuhnya.

Jumlah BLU saat ini, lanjut Presiden, sebanyak 252 yang tersebar di 21 kementerian dan lembaga dengan total aset kelola Rp888 triliun dan total pendapatan 96 triliun.

"BLU bisa memberikan kontribusi signifikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Expo ini juga diharapkan bisa menerjemahkan peran BLU dalam pemulihan ekonomi ke dalam layanan nyata yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Fasilitasi UMKM go digital dan go internasional menuju inklusi keuangan dengan IT keuangan yang terpadu dengan memperluas layanan UMKM yang terdampak pandemi sehingga bisa meningkatkan daya saing," pungkas Presiden Jokowi.