Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan Pemerintah jangan asbun (asal bunyi) terkait Covid-19 varian Delta Plus. Apalagi ketika mengaitkan dengan kebijakan kewajiban PCR bagi masyarakat.

Menurut politisi PKS ini penjelasan soal Covid-19 varian Delta Plus harusnya disampaikan oleh otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang obyektif.  Bukan disampaikan oleh menteri yang ramai di publik diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR.

Dengan demikian publik yakin bahwa info yang disampaikan benar-benar akurat dan objektif dan bukan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu.

"Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan, bahwa kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian delta plus ini masih belum clear dan belum cukup data.

Semakin ragu lagi karena info ini disampaikan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan, yang ramai di publik diketahui punya bisnis tes PCR. Apalagi ujung-ujungnya muncul statemen kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian delta plus Covid-19 ini.

Apa hubungannya?Jangan-jangan hanya sekedar pembenaran untuk bisnis PCR," kata Mulyanto.

Karena itu Mulyanto mendesak Pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset (reserach based policy), agar berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.  Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal.

Untuk diketahui dilaporkan bahwa 93 persen dari kasus Covid-19 dengan varian delta plus terjadi di Inggris. Dua orang mahasiwa Malaysia yang baru pulang dari Inggris baru-baru ini dikabarkan terinfeksi varian delta plus.