Jakarta - Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka atau defacement. Situs tersebut belum dapat diakses oleh publik situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/, tidak bisa dibuka. 

Melihat realitas ini salah satu Pimpinan Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengutarakan keprihatinan mendalam mengingat itu adalah situs Pusat Malware Nasional milik Lembaga BSSSN garda terdepan anti peretasan.
 
 “Saya sangat prihatin atas kejadian  yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/ ini menjadi catatan untuk kami di Komisi 1 DPR RI" ujar Kharis dalam keterangan persnya kepada media, Selasa (26/10).

Kharis menekankan kondisi keamanan siber Indonesia yang lemah bukan hanya tergambar dari rentetan kasus kebocoran data penduduk yang terjadi berulang kali dalam beberapa waktu terakhir atau peretasan website milik negara. Menurut laman National Cyber Security Index (NCSI) pada September kemarin Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan siber nasional. Indonesia tercatat memiliki skor 38,96 dan angka itu jauh di bawah sejumlah negara tetangga Asia Tenggara lainnya.
 
“ Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastuktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia  secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation Center–Security Operation Center (NSOC-SOC) “ tegas Kharis.

Kharis menyadari semua itu perlu di dukung dengan anggaran yang maksimal, oleh karena itu Komisi 1 DPR RI akan terus berupaya agar BSSN yang di bebankan keamanan siber perlu daya dukung optimal.

“Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu  pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang  dimana teruang dalam RPJMN BSSN ” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.