Isu 3 Periode, Fadjroel: Jokowi Berpegang Teguh Pada UU

FAZ • Monday, 13 Sep 2021 - 14:48 WIB

Jakarta - Isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden telah menjadi pembicaraan di media sosial, tetapi Joko Widodo menolak tentang wacana tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam wawancaranya dengan Radio MNC Trijaya dalam program Trijaya Hot Topic Pagi, Senin (13/09/2021).

“Isu wacana 3 periode sudah berlaku sejak 21 Oktober 2018, Presiden sudah menyampaikan dua kali terkait hal ini, bahwa beliau mengatakan tidak tertarik terhadap wacana 3 periode tersebut,” ungkap Fadjroel.

Staf Khusus Presiden menegaskan, bahwa siapapun yang menjadi inisiator tentang perpanjangan masa jabatan Presiden ini, harus kembali meninjau UU Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil presiden. Selain itu, ia berpesan untuk para pendukung Jokowi dapat memiliki siap tegak lurus dan sikap politik presiden.

“Kita juga tidak bisa mengatur orang yang membuat wacana, tapi kita juga harus memiliki sikap politik yang tegas, klo dari amandemen udah ada di UUD 1945,” kata Fadjroel.

Untuk melakukan perpanjangan atau perubahan mengenai masa jabatan Presiden ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan antara lain, UUD 1945 dibuat dengan perjuangan, air mata dan menjadi dasar dari politik kepemimpinan. Fadjroel juga menyampaikan, regenerasi dibutuhkan agar ada ide-ide baru yang diberikan untuk Indonesia, karena semakin lama sebuah jabatan akan merusak kehidupan demokrasi sendiri.
“Tidak mudah melakukan perubahan UUD 1945, saat ini sudah banyak pihak yang bersiap mencalonkan dirinya,” tutur Fadjroel.

Isu yang lain mengenai perpanjangan masa jabatan karena pandemi juga ditepis oleh Fadjroel, bahwa Presiden tidak mendukung gagasan. Pemerintah sudah melakukan analisis terkait berita yang diberikan tentang perpanjangan ini di media sosial, dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa banyak akun yang mencari followers, untuk memperkuat mereka di Pemilihan Umum 2024 nanti.

“Dari pada berandai-andai, saya menghimbau aja yang punya akun bot, lembaga survei, elus-elus aja calonnya di 2024, Februari-Maret udah ada pilpres, daripada membuang waktu untuk membicarakan sesuatu yang sudah menjadi prinsip-prinsip demokrasi 1998.” tutup Fadjroel.  (GRA)