Data 1,3 Juta Pengguna e-HAC Bocor, Pakar Siber: Harusnya Dienkripsi

Jakarta - Data pribadi milik lebih dari 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC milik Kementerian Kesehatan bocor di internet. Hal itu pertama kali diungkapkan para peneliti dari perusahaan keamanan siber vpnMentor.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menilai terulangnya kasus kebocoran data pribadi masyarakat, menjadi bukti lemahnya keamanan siber Indonesia.

"Padahal Kemenkes memaksa masyarakat memasukkan data ke dalam aplikasi e-HAC kalau mau bepergian, terutama menggunakan pesawat. Ternyata tidak amanah, dan akhirnya bocor kemana-mana," kata Pratama dalam wawancara di program Trijaya Hot Topic edisi pagi, Rabu (1/9/2021).

Pratama Persadha yang juga Chairman lembaga riset CISSReC, tidak sepakat dengan klaim Kemenkes bahwa data yang bocor adalah data lama. "Menurut saya data Juli 2021 itu bukan data lama. Itu isinya data-data valid masyarakat Indonesia," tegasnya

Ia meminta pemerintah berhenti menganggap enteng kasus semacam ini. Karena kebocoran itu sangat merugikan masyarakat.

"Ketika data sudah keluar, tidak ada yang bisa dilakukan masyarakat. Mereka bisa jadi korban penipuan, phising, menerima iklan tak jelas dan sebagainya. Sekarang penjahat yang menguasai data-data ini semakin pintar. Mereka bisa tahu, pemilik nomor HP ini punya dompet digital apa, dan itu bisa ditake over," kata Pratama mengingatkan.

Pratama mengakui, tidak ada satupun sistem di dunia yang 100 persen aman. "Tapi minimal bisa memberikan pengamanan tambahan, misalnya dengan enkripsi atau pengacakan data. Jadi data masyrakat itu harusnya disandi, sehingga kalaupun si hacker berhasil masuk ke dalam sistem, dia tidak bisa membaca datanya karena sudah teracak," jelasnya.

Tapi sayang, metode pengacakan data ini tidak diadopsi pemerintah. "Padahal teknologinya tidak mahal," pungkas dia. (MUS)