Lumajang - Menteri Sosial Tri Rismaharini terus bergerak mengurai carut marut penyaluran bansos bagi PKH. Usai acara sinkronisasi penyaluran bansos PKH di Aston Hotel Jember, Mensos meluncur Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Lumajang. Mensos menerima laporan bahwa di desa tersebut ratusan keluarga PKH tak menerima bansos dari pemerintah. 

Tak mengenal lelah, meski malam mulai darang, Risma menuju desa yang berada di alur jalan Jember - Surabaya. Medan yang dilalui pun tak menyurutkan langkah Mensos Risma untuk mengetahui seperti apa kondisi sebenarnya di desa tersebut.

Setelah kurang lebih 30 menit menyusuri jalanan yang berada di area perkebunan tebu yang berliku dan gelap, sampailah Mensos di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang. Sudah ada Forkompinda Lumajang yang menunggunya, Bupati Thoriqul Haq, Kapolres dan Dandim

Tak butuh waktu lama, Mensos minta warga untuk bercerita terkait permasalah bansos. Dan wargapun mulai mencurahkan persoalannya kepada mensos. 

"Bu Mensos saya tidak menerima bantuan sejak bulan 1 sampai bulan 5. Saya tanyakan ke pendamping katanya tidak ada pencairan," ujar Masfuah salah satu warga.

Sementara warga lainnya juga menyampaikan persoalan yang hampir sama. Bahkan ada warga yang mengaku mendapatkan ancaman  ketika menanyakan bantuan sosialnya

Mensos pun menelaah satu persatu persoalan tersebut dan menemukan alur jawaban mengapa bantuan tak tersalurkan seperti yang seharusnya. 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharin menengarai bahwa BST dan BPNT disunat oleh oknum pendamping PKH. Mensos Risma juga mencium adanya indikasi bahwa ada oknum bank yang terlibat dalam kasus masalah bantuan sosial (bansos). 

Pihak bank yang menjadi mitra Kemensos dalam menyalurkan bantuan diduga telah menunjuk mantan karyawannya, memonopoli pasokan sembako e-warung hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan petunjuk teknis e-warung yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar untuk memasok barang sembako ke e -warung dan dibawah koordinasi dari dinsos setempat. Mensos juga mendapati laporan bahwa kwantitas dan kualitas bantuan juga tidak sesuai 

Seharusnya standart sembako yang  diterima KPM senilai Rp 200 ribu. Namun kenyataanya, bantuan hanya berisi beras 15 kilogram, telur 10 butir, kacang tanah 350 gram, manisa 3 biji, apel 3 biji, dan 2 biji yang nilainya tak setara dengan Rp 200 ribu.

Mensos Risma juga menemukan hal lain di Desa Sawaran kulon bahwa penerima PKH selama ini dicicil. Hal ini membuat Risma menggelengkan kepala. Besar dugaan hal tersebut dilakukan oleh bank mitra Kemensos yang ditunjuk untuk menyalurkan. Kementerian Sosial menurut Risma tidak pernah mengirim Bansos secara kredit.

"Tolong diproses. Kalau juga ada staf saya, juga saya proses. Tapi bapak juga harus proses, kalau enggak saya laporkan kemanapun," tegas Mensos Risma saat berdialog dengan pimpinan bank terkait.

Mensos Risma juga meminta Kapolres Lumajang turun tangan mengusut kasus tersebut.

"Saya minta pihak bank dan kepolian untuk berkoordinasi mengusut kasus tersebut hingga tuntas," ujar Mensos Risma.

Apa yang diinginkan Mensos mendapatkan dukungan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Pihaknya ingin agar penerima bansos bisa mendapatkan haknya. Dan semua harus dilaksanakan secara transparan.

"Saya instruksikan kepada semuanya agar transaparan dalam penyaluran bansos. Pihak kelurahan mulai besuk harus memaparkan siapa siapa saja penerimanya termasuk jenis bantuannya. Jangan seperti ini kasian warga, kasian juga Bu Mensos yang harus pontang panting untuk menyelesaikan semrawutnya bansos ini," ujar mantan anggota DPRD Jatim tersebut.

Sementara, Sukarno Hadi Pimpinan Bank BNI Kabupaten Lumajang mengaku belum tahu secara runtut duduk permasalahan tersebut. Ia memastikan akan mengusutnya. Hal ini dia sampaikan langsung kepada Mensos di balai Desa Sawaran Kulon.

"Saya akan panggil dulu berdasar yang disampaikan Bu Risma dan akan kami follow up hingga tuntas. Kami juga akan update ke Bu mensos," pungkasnya. (Her)