Jember - Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama DPR RI dan Bareskrim Mabes Polri turun ke Jember untuk mengurai carut marut penyaluran bansos di wilayah tersebut. Ada yang berbeda dalam pertemuan yang digelar di Aston Hotel Jember Ruangan dilantai 2 tersebut selain di isi pendamping PKH juga para pejabat bank yang menjadi mitra Kemensos dalam penyaluran bantuan.

Risma yang didampingi anggota DPR RI Komisi 8 Umar Bashor, Perwakilan Bareskrim Mabes Polri Kombes Ade Mulyana dan Bupati Jember Hendy Siswanto, mulai menanyakan persoalan penyaluran bantuan yang tersendat. Jumlahnya pun sangat fantastis sekitar 8000 KPM yang nasibnya tidak jelas.

“Saya kasih peringatan, itu tinggi sekali terkait  warga yang belum menerima bantuan.Di Bandung, saya dapati data, ada 5 ribu yang belum disalurkan, saya pikir itu sudah tinggi sekali. Ini di Jember malah 8 ribu totalnya. Tolong diperbaiki ya,” ujar  mantan Walikota Surabaya tersebut.

Mensos Risma  juga menyampaikan bahwa Kemensos RI saat ini bekerja keras untuk memperbaiki data penerima bansos. Risma menyatakan bahwa ada pihak yang menilai bahwa Kemsos tidak bekerja padahal Kemsos kerja keras tanpa jeda waktu. Hari libur pun tetap masuk agar target perbaikan data bisa terselesaikan. Karenanya Mensos ingin ada suport dari pihak bank mitra dalam penyalurannya.

"Kita terus berkerja keras. Tanpa kenal waktu. Sabtu atau minggu tetap kita kerjakan perbaikan data agar segera tuntas . Karenya bapak ibu harus ada suport yang dilapangan agar tersalurkan," ujar Risma.

Risma juga ingin sistem birokrasi di bank dibuat lebih mudah dan cepat sehingga pencairan tidak terkendala. Selama ini pemerintah melalui Kemensos sudah bekerja keras agar dana bisa masuk ke perbankan sesuai jadwal, persisnya pada akhir Maret lalu.

“Kita kemarin di akhir Maret itu sudah seperti perang di Kemensos. Di kantor sampai pagi,” jelas Risma.

Lambatnya penyaluran bantuan oleh bank, dinilai bisa merugikan KPM. Sebab, jika sampai beberapa minggu ke depan bantuan belum juga dicairkan oleh bank BUMN tersebut, maka bantuan bisa hangus.

“Anda yang tanggung jawab, kalau itu sampai tidak bisa dicairkan,” tegas Risma.

Menurutnya, bank seharusnya lebih proaktif dalam mencairkan dana bantuan yang sudah susah payah diupayakan pemerintah.

“Saya tiap hari baca di media, orang fakir miskin yang tidak tersentuh bantuan. Padahal pagunya ada. Kita terus yang disalahkan. Padahal, tidak semua orang di Kemensos itu pencuri,” tegas Risma.

Sementara itu Anggota Komisi 8 DPR RI Umar Bashor yang mengikuti dari mulai awal mendukung langkah Mensos untuk mengurai carut marut bantuan sosial ini. Langkah Mensos Risma dengan turun ke lapangan harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak agar keinginan pemerintah memperdayakan keluaga tak mampu tepat sasaran. 

"Saya apresiasi Bu Risma. Langkahnya jelas dan tegas dalam menguarai kasus bansos di berbagai daerah termasuk di Jawa Timur, "  pungkas Umar Bashor. (Her)