Jakarta - Kritik sosial melalui mural terus bermunculan. Tak hanya di Jakarta, coretan dinding yang sebagian besar menampilkan narasi tentang penderitaan warga menghadapi pandemi, juga bertebaran di Solo, Yogyakarta hingga Makassar.

Staf khusus Mensesneg bidang komunikasi dan media, Faldo Maldini menegaskan, pemerintah tidak pernah keberatan dengan kritik, termasuk yang diungkapkan melalui mural. Tapi ia mengimbau, jangan sampai kritik itu mengarah pada penghinaan atau mengganggu ketertiban.

“Kritik itu pesan, bukan kriminal. Dalam demokrasi kritik tidak dilarang, kita gak ada masalah dengan kritiknya. Tapi kritik itu sifatnya kan membangun, kalau sebaliknya malah jadi penghinaan,” kata Faldo dalam wawancara di Trijaya Hot Topic pagi, Rabu (25/8/2021)

Faldo sendiri mengaku sering menemui para pembuat mural, untuk berdialog dan menyerap keluh kesah mereka. “Saya sudah ketemu banyak sekali teman-teman pelaku street art dan pembuat graffiti. Bahkan di Jakarta ada beberapa yang saya datangi untuk ngobrol,” ucap Faldo.

“Kalau kita tarik ke belakang, kenapa dulu ada mural? karena ruang dialognya tertutup. Akhirnya mereka nulis-nulis di dinding. Nah kalau sekarang kan ruang dialognya terbuka,” tambah Faldo.

Sikap pemerintah menerima kritik, juga tergambar dari cara Polri menangani kasus mural. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto sudah mengingatkan jajarannya agar tidak bersikap agresif dalam menindak orang yang mengkritik dengan mural.

“Kami apresiasi Kabareskrim yang mengedepankan restorative justice. Kabareskrim juga sudah memastikan tidak ada yang ditangkap dalam penyelesaian kasus mural,” ujarnya.

Terakhir, Faldo menegaskan Presiden Jokowi sangat paham dengan posisinya kini yang harus siap menerima kritik. “Dan cara menjawab kritik adalah dengan memenuhi tanggungjawabnya (sebagai pemimpin),” pungkas Faldo. (Mus)