Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021, Kamis (5/8). Menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 sebesar 7,07 % secara year on year (YoY). 

Dimana dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Sedangkan Lapangan Usaha Konstruksi berada pada peringkat ke-15 dengan pertumbuhan sebesar 4,42 persen. 

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menanggapi bahwasannya pertumbuhan sektor konstruksi.

"Ini tidak terlepas dari dukungan realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar 50,22 persen dan meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan peningkatan impor bahan baku untuk aktivitas konstruksi, seperti barang dari besi dan baja dasar," ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.

Hamid mengapresiasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% yang telah mengeluarkan Indonesia dari resesi. 

"Namun demikian sangat disayangkan bahwa sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yakni sektor pertanian cuma tumbuh 0,38% yoy dan industri manufaktur sebesar 6,58% yoy. Apalagi  dalam kondisi ekonomi saat ini setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya dapat menyerap 110.000 tenaga kerja, padahal pada tahun 2013 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat menyerap 270.000 tenaga kerja. Sehingga keluarnya Indonesia dari resesi ini belum tentu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan," kata Hamid Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini. 

Hamid menambahkan, jika dilihat dari data BPS pada bulan Mei 2021 yang menunjukkan bahwa masih terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. 

"Dimana jumlah pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), sementara yang tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk yang bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang). Artinya, ada 3,38 juta orang penduduk yang tidak bekerja sama sekali akibat pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.

Oleh sebab itu Hamid memandang masih perlunya peran Pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, karena sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi masih terdampak pandemi. 

"Terkait hal ini sebenarnya pada awal Juli 2021 KemenPUPR telah melaporkan bahwa program Padat Karya Tunai (PKT) hingga kuartal II 2021 sudah mencapai realisasi anggaran sekitar 47,1 persen," pungkasnya.

Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, imbuhnya, sudah sebesar 61 persen, yakni sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap. Dimana secara keseluruhan, pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk program padat karya tunai, dengan target dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja. 

"Oleh sebab itu FPKS meminta agar serapan program ini semakin dipercepat dan anggarannya dapat ditambah pada tahun 2022 mendatang agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari target pada tahun 2021 yang hanya 36,4% dari jumlah penduduk yang tidak bekerja." tutup Hamid.