Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin yang saat ini ditugaskan oleh anggota fraksinya di panja pupuk mengatakan, sudah saatnya pemerintah mulai mengkaji mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi harga.

“Subsidi pupuk inikan sudah dimulai sejak rezim Orde Baru, ketika Presiden ke-2 Bapak Soeharto memutuskan subsidi pupuk dengan tujuan swasembada pangan. Tujuan ini tercapai tahun 1984, dan beberapa tahun kemudian hingga Indonesia bebas dari ketergantungan impor pangan pokok. Tapi setelah itu, mulai dari presiden Soeharto di akhir jabatannya, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi, subsidi pupuk tetap berjalan, tapi tujuan nya tak pernah tercapai hingga saat ini. Sudah saatnya mengkaji ulang, untuk ada alternatif mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi Harga”, tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, memang dalam mengalihkan sebuah kebijakan mesti ada kajian mendalam yang melibatkan banyak pakar baik akademisi maupun praktisi.

“Di luar Negeri sudah banyak negara seperti Amerika, dan beberapa negara eropa yang memilih subsidi di output daripada di input,” ungkapnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mendorong agar pemerintah Pemerintah mulai mengkaji penerapan mengalihkan alokasi subsidi sektor pertanian dari yang mulanya berbasis input menjadi subsidi output demi menekan risiko anjloknya harga produk pertanian pada masa panen yang bisa merugikan petani.

“Ini bisa saja di uji pada satu wilayah kabupaten sentra penghasil produk pertanian, sehingga risiko yang ditimbulkan bila meleset tidak terlalu besar. Tapi bila semakin mendorong peningkatan produk pertanian, menghilangkan dampak penyelewengan karena efektifitas anggaran subsidi yang tepat sasaran, tentu kebijakan ini mesti dapat menjadi alternatif menggantikan subsidi pupuk yang angkanya selalu di atas angka APBN Kementerian pertanian itu sendiri,” ujarnya.

Akmal menambahkan, Anggaran kementerian Pertanian sejak tahun 2015 terus menurun, dari Rp 32.72 triliun, di tahun 2016 menjadi Rp 27.72 triliun, tahun 2017 Rp 24.23 triliun, tahun 2018 Rp 23. 90 triliun, tahun 2019 Rp 21.71 triliun, tahun 2020 Rp 21,05 triliun, tahun 2021 Rp 15,51 triliun, dan kini pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 14,51 triliun.

“Terus turunnya anggaran kementerian pertanian, juga di ikuti turunnya subsidi pupuk meskipun angka subsidi pupuk terus lebih tinggi dari APBN Kementan,” pungkasnya.

Akmal menyarankan, mesti ada solusi yang tepat dimana stiap tahun gelontoran uang negara untuk pupuk subsidi lebih tepat dan tujuan utama tercapai yakni swasembada pangan.

“Pupuk yang di produksi PIHC seperti sekarang sangat mahal. Sebab utamanya adalah dalam memproduksinya, sangat bergantung pada gas sebagai bahan baku yang mahal. Di samping itu, gas ini kan barang yang tidak dapat terus ada, yang lama-lama akan habis. Sampai saat ini, PIHC belum mampu menjawab tantangan ini, sehingga anggaran pupuk subsidi yang di alokasikan dari APBN puuhan triliun tiap tahun hanya menjawab kebutuhan 34% petani seluruh Indonesia”, ungkap Akmal.

Akmal menjabarkan, setiap ia berkunjung di daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan, bertemu dengan petani yang selalu dikeluhkan bukannya gak ada pupuk, tapi yang gak ada itu pupuk bersubsidi yang harganya memang terjangkau.

Tapi, lanjut Akmal, sudah puluhan tahun petani kita ini tidak mampu berkompetisi secara global karena subsidi input yang sulit dikendalikan ketika sudah menyangkut distribusi.

“Saya memiliki keyakinan, subsidi harga atau output, akan meningkatkan daya kompetisi petani. Tujuan petani akan terpacu pada jumlah produksi yang baik dengan mutu yang baik. Jaminan pasar dan harga yang sesuai akan di kondisikan pemerintah dengan alokasi subsidi harga. Ini selain sangat tepat pemberian subsidinya, juga sangat efisien untuk mengurangi penyimpangan”, tutup Andi Akmal Pasluddin.