Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan Pemerintah terus bekerja keras dalam penanganan pandemik covid 19 sekaligus secara simultan melakukan sejumlah akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Hingga 29 juni 2021, sebanyak 43 juta dosis vaksin telah diberikan. Sementara penduduk yang menerima vaksin secara lengkap tercatat sebanyak 13,37 juta. “Target vaksinasi 1 juta suntikan perhari telah mampu tercapai pada 26 Juni 2021,” papar Airlangga dalam rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI pada 30 Juni 2021.

Dari sisi pemulihan ekonomi, konsumsi pemerintah telah mendorong perbaikan pada konsumsi Rumah Tangga dan Investasi, pungkas Airlangga. Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha. Berbagai leading di berbagai sektor usaha di berbagai indikator pemulihan ekonomi terus berlanjut pada bulan mei dan indeks keyakinan konsumen terus meningkat ke level optimis di 104,4, indeks penjulan ritel mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,9% (yoy), sehingga indeks PMI manufaktur mencapai level tertinggi yaitu 55,3.

Airlangga menyatakan sinyal membaiknya perekonomian nasional ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional. 

Perlindungan konsumen memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB. Perlindungan konsumen akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi,  dan berpengaruh pada peningkatan konsumsi.

Oleh karena itu lembaga perlindungan konsumen memiliki peran sentral dalam memastikan pemenuhan hak konsumen pada masa pandemi. Pemerintah akan terus memastikan tersedianya saluran pengaduan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, papar Airlangga menutup sambutannya.

Sementara Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal E. Halim menjelaskan bahwa obyektif dari Kegiatan Rapat Koordinasi Rekomendasi BPKN-RI 2021 adalah menyatukan dan menyamakan pandangan serta menyelaraskan kegiatan program-program di sektor hulu dan bidang regulasi, khususnya yang berkaitan dengan bidang Perlindungan Konsumen. Dalam kondisi setahun terakhir dan beberapa tahun kedepan kondisi Pandemi-Covid 19 mungkin masih akan terjadi, sehingga pada satu titik perlu beradaptasi dengan situasi ini.

BPKN-RI selama ini telah memberikan saran dan pertimbangan (Rekomendasi) kepada Kementerian/Lembaga dan sekaligus laporan kepada Presiden sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diberikan Undang-undang. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 BPKN-RI telah memberikan sebanyak 212 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, catatan BPKN baru 46 rekomendasi yang mendapatkan tanggapan langsung dari Kementerian/Lembaga, sehingga masih ada 166 rekomendasi yang belum ditanggapi hingga 30 Juni tahun 2021. 

Di tahun 2021, ini BPKN-RI telah memberikan 12 rekomendasi dan baru 4 rekomendasi yang ditanggapi secara tertulis oleh Kementerian/Lembaga yang telah diterima BPKN-RI. Rapat Koordinasi ini tentunya untuk berdiskusi terkait sejumlah persoalan yang dihadapi dari sisi perlindungan konsumen dan upaya sinkronisasi kebijakan sektoral, papar Rizal.

Rizal menjelaskan bahwa kesesuaian kebijakan Perlindungan Konsumen di tiap sektor sangat diperlukan. Karena peraturan mengenai Perlindungan Konsumen terdapat di masing-masing sektor sehingga perlu diharmoniskan, dan disinkronkan dengan tetap mengacu pada UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rizal berharap melalui rapat kordinasi ini, percepatan sinkronisasi, harmonisasi, respon kebijakan bidang perlindungan konsumen dibawah Kementerian Kordinator Perekonomian bisa digunakan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan sesuai Visi Misi Presiden Joko Widodo. 

“Perlindungan Konsumen perlu dikedepankan sebagai salah satu program strategis nasional, baik secara langsung dan tidak langsung untuk membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” tutup Rizal.