Tunggakan Rumah Sakit Mencapai Rp 22 Triliun, Kemenkes: Karena Pengajuannya Terlambat

Jakarta – Tunggakan klaim rumah sakit atas biaya pelayanan Covid-19 mencapai Rp 22 triliun. Besarnya tunggakan karena pihak rumah sakit terlambat mengajukan klaim biaya tahun 2020. Selain itu dokumen harus direview lebih dulu oleh tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Ketika dianalisis kembali, pada peraturan awal tidak ditetapkan batas waktu untuk mengajukan klaim. Barulah pada regulasi baru ditetapkan batas pengajuan klaim layanan 2020 pada 31 Mei 2021, serta untuk bulan Januari – April 2021 paling lambat 1 Agustus.

“Tunggakan 2021 yang belum terbayarkan ini harus direview dulu. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 208/ PMK. 02/2020, pembayaran tunggakan harus dilampirkan sertifikasi BPKP,” ungkap Michael Rolandi, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Pengamanan Bencana BPKP, saat diwawancarai Trijaya Hot Topic Pagi, Senin (28/06/2021).

Saat ini BPKP sudah selesai mengevaluasi pengajuan dokumen berkas tunggakan 2020 yang akan dibayarkan pada 2021 dengan 4 tahap. Tahap pertama pada 12 April, tahap kedua 21 Mei, tahap ketiga 28 mei dan tahap keempat 24 juni. 

Hasil review dengan tagihan dokumen formal yang harus segera dilakukan pembayaran adalah Rp 2,5 triliun.

“4 tahap yang diajukan kepada BPKP adalah Rp 3,8 triliun. Review tersebut telah selesai hasil tagihan dengan dokumen formal yang harus segera dilakukan pembayaran adalah Rp 2,5 triliun, tetapi ada pembayaran yang dilakukan Kemenkes kepada rumah sakit yang lebih, kelebihan bayar itu sekitar Rp 760 milyar,” Kata Michael.

Sementara Prof. Abdul Kadir, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes mengatakan terdapat 1.800 rumah sakit di seluruh Indonesia yang mengajukan klaim. Tentu saja hal tersebut memerlukan proses untuk dilakukan review oleh tim BPKP.

“Jika rumah sakit memang membutuhkan uang kenapa baru mengajukan klaim 2020 pada 2021?,” tanyanya.

Abdul menghimbau agar pihak rumah sakit lebih disiplin waktu mengajukan klaim, agar proses review dan audit menjadi lebih cepat dan pembayaran klaim juga tidak berlangsung lama. (Ann)